KARANGASEM, Balifactualnews.com – DPRD Karangasem membuka persoalan serius dalam pengelolaan pariwisata daerah. Dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IV bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Selasa (27/1), dewan secara terbuka mempertanyakan transparansi pendapatan parkir serta kecilnya setoran hasil pengelolaan sejumlah objek wisata unggulan.
Sorotan utama tertuju pada skema bagi hasil pengelolaan Taman Soekasada Ujung yang dinilai tidak sebanding dengan potensi ekonomi yang dihasilkan. Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta, menilai pembagian 60:40 persen justru merugikan daerah karena kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong minim.
“Jumlah kunjungan sangat besar, tapi pendapatan yang masuk ke daerah kecil. Ini tidak logis dan harus dievaluasi total,” tegas Sunarta.
Selain Taman Ujung, DPRD juga menyoroti pendapatan parkir di kawasan wisata Lempuyang Madya dan Taman Tirta Gangga. Dewan menilai alur pemungutan hingga penyetoran ke kas daerah belum transparan, padahal parkir merupakan sumber pendapatan langsung yang relatif mudah diawasi.
Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, I Wayan Sudira, menambahkan bahwa persoalan pengelolaan wisata tidak bisa dilepaskan dari penguatan pariwisata desa. Ia menyoroti masih lemahnya pemahaman dan penerapan sistem perizinan berbasis OSS yang berpotensi menghambat legalitas dan pengembangan desa wisata.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karangasem, Putu Eddy Surya Artha, menjelaskan bahwa skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kini telah dialihkan menjadi hibah. Seluruh usulan desa, kata dia, tetap diproses melalui mekanisme proposal dan kajian sebelum diajukan ke BPKAD.
Namun, DPRD menilai perubahan skema tersebut harus dibarengi kepastian kebijakan agar tidak melemahkan dukungan terhadap pariwisata berbasis masyarakat.
Dalam rapat itu, Sulandra mengusulkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai prasyarat pengembangan kawasan wisata baru. Agus Reza mendorong penggalian potensi wisata di setiap kecamatan, termasuk pengembangan kawasan savana yang dirancang menjadi agenda event tahunan. Sementara Agus Surya menekankan perlunya lompatan imajinasi dan keberanian konsep agar pariwisata Karangasem tidak stagnan.
Anggota DPRD Nyoman Sumadi secara khusus menyoroti lemahnya infrastruktur pariwisata. Ia meminta perbaikan pintu gerbang kawasan Yeh Malet, Manggis dengan desain yang lebih representatif serta penataan infrastruktur pendukung yang digarap secara serius.
Sumadi juga menyoroti kondisi jalan menuju objek wisata yang banyak mengalami kerusakan, serta minimnya event berkelas internasional di Karangasem. “Tahun ini saya belum melihat ada event kelas dunia yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
Ia turut meminta evaluasi pelaksanaan Festival Tenganan, baik dari sisi konsep maupun penjadwalan kegiatan. Menurutnya, festival tidak boleh digelar bersamaan dengan agenda lain yang justru mengurangi daya tarik.
“Festival Tenganan harus dikaji ulang, ini perlu evaluasi serius,” tegas Sumadi.(tio/bfn)
