BANGLI, Balifactualnews.com – Pemerintah Kabupaten Bangli mulai memperkuat transformasi digital dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan lintas sektor. Melalui enam inovasi strategis, Pemkab Bangli berupaya meninggalkan pola pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri menuju sistem tata kelola digital yang lebih terintegrasi, transparan, aman, dan berorientasi pada hasil.
Peluncuran inovasi tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026). Enam inovasi yang diperkenalkan mencakup pengendalian transformasi digital pemerintahan, pelayanan legislatif, pengelolaan retribusi pariwisata, efisiensi administrasi birokrasi, ketertiban umum, hingga optimalisasi pendapatan pajak daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., mengatakan, perkembangan digitalisasi pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengamankan sistem digital agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli meningkat dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024, kemudian mencapai 2,79 pada 2025. Capaian tersebut setara dengan 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Namun, peningkatan indeks tersebut masih dihadapkan pada tantangan penguatan pengendalian. Nilai Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercatat sebesar 1,09, sedangkan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berada pada angka 1,00.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Murditha.
CITA GOV Jadi Pengendali Transformasi Digital
Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah CITA GOV atau Collaborative for Integrated Digital Transformation Government. Inovasi yang dirancang Diskominfo dan Persandian Bangli ini menjadi kerangka pengendalian untuk memastikan pengembangan layanan digital di setiap perangkat daerah berjalan selaras.
CITA GOV dirancang melalui tiga lapisan utama. Pertama, lapisan operasional yang menjadi ruang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengusulkan dan mengelola layanan digital. Kedua, lapisan pengendalian yang dikelola Diskominfosan untuk memverifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, serta risiko teknologi.
Ketiga, lapisan eksekutif yang menyediakan tampilan manajerial terpadu bagi bupati dan sekretaris daerah. Melalui sistem tersebut, pimpinan diharapkan dapat mengambil keputusan berbasis data, termasuk dalam menentukan prioritas dan persetujuan penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penerapan CITA GOV diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi belanja TIK sebesar Rp1,175 miliar per tahun. Penghematan tersebut ditargetkan berasal dari pengurangan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, serta mitigasi risiko keamanan siber.
PENGLIPURAN BANGLI Dorong Parlemen Tanpa Kertas
Transformasi digital juga menyasar lingkungan legislatif melalui inovasi PENGLIPURAN BANGLI, singkatan dari Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi.
Inovasi yang diluncurkan Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, SH., MH., ini diarahkan untuk mendorong terwujudnya parlemen modern melalui konsep Green Assembly dan Paperless Meeting.
PENGLIPURAN BANGLI memiliki tiga modul utama. Modul e-Aspirasi digunakan untuk mendukung penyerapan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan secara transparan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selanjutnya, modul e-Sidang mendukung digitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen DPRD. Sementara itu, e-Risalah AI memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk membantu proses transkripsi dan penyusunan notulensi persidangan secara otomatis.
Melalui sistem tersebut, proses administrasi legislatif diharapkan semakin efisien, sekaligus memperkuat transparansi dan dokumentasi kegiatan DPRD.
SINTESIS DTW Bidik Kenaikan PAD Pariwisata 13 Persen
Di sektor pariwisata, Pemkab Bangli memperkenalkan SINTESIS DTW BANGLI atau Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata. Inovasi yang dihadirkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola retribusi objek daya tarik wisata.
SINTESIS DTW dirancang melalui tiga pilar, yakni penguatan regulasi, integrasi sistem digital, serta kemitraan sosial dan kultural dengan desa adat.
Dari sisi regulasi, inovasi ini menekankan kepastian aturan melalui peraturan bupati dan perjanjian kerja sama (PKS) terkait pembagian hasil antara pemerintah kabupaten dan desa adat.
Dari sisi teknologi, sistem mengusung gerbang pembayaran terpadu berbasis Internet of Things (IoT) dan QRIS, dengan dukungan mekanisme hibrida daring maupun luring untuk mengantisipasi keterbatasan jaringan internet.
Sementara itu, kemitraan antara Pemkab Bangli, desa adat, dan BPD Bali diharapkan memperkuat transparansi serta menekan potensi kebocoran penerimaan retribusi.
Melalui penerapan sistem tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata diproyeksikan meningkat hingga 13 persen.
INTEGRA-III Pangkas Biaya Operasional Birokrasi
Upaya efisiensi juga dilakukan melalui INTEGRA-III yang dirancang untuk memperkuat layanan administrasi internal Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
Inovasi ini menerapkan konsep Shared Service Center melalui platform SI-BULAN dengan menyatukan sejumlah layanan pendukung birokrasi, mulai dari fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana dan prasarana, hingga pengembangan e-Katalog Lokal.
Integrasi tersebut diharapkan mengurangi proses administrasi yang berulang, meningkatkan koordinasi antarlayanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah.
Pemkab Bangli menargetkan penerapan INTEGRA-III mampu memangkas biaya operasional birokrasi sekurang-kurangnya 20 persen pada 2028.
SI TAMPAN JAS BERDASI Perkuat Deteksi Dini Ketertiban Umum
Pada sektor ketenteraman dan ketertiban umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., memperkenalkan inovasi SI TAMPAN JAS BERDASI.
Inovasi ini mendorong perubahan pola penegakan ketertiban dari pendekatan reaktif menuju langkah preventif dan antisipatif melalui pemanfaatan data, informasi, serta koordinasi lintas sektor.
SI TAMPAN JAS BERDASI menempatkan Satpol PP sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan berbagai pihak melalui enam pilar, yakni satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi, dan satu tindak lanjut.
Salah satu aspek yang dikedepankan adalah pelibatan unsur adat dalam sistem kedinasan. Bendesa adat dan pecalang akan diintegrasikan ke dalam mekanisme pelaporan kondisi ketertiban umum secara waktu nyata atau real-time.
Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai potensi gangguan ketertiban diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
GENCAR BANGLI Optimalkan Potensi Pajak Daerah
Sementara itu, pada sektor pendapatan daerah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., meluncurkan inovasi GENCAR BANGLI atau Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha.
Inovasi ini mengubah pola pendataan dan pemungutan pajak daerah yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih proaktif melalui pemanfaatan serta pencocokan data perizinan usaha.
Pelaksanaannya meliputi sinkronisasi data perizinan, pencocokan data, verifikasi dan validasi, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan sesuai ketentuan, hingga pemantauan kepatuhan wajib pajak.
GENCAR BANGLI difokuskan untuk memperluas basis wajib pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, terutama dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman serta sektor perhotelan.
Berdasarkan data yang disampaikan, potensi penerimaan PBJT makanan dan minuman diperkirakan mencapai Rp15,92 miliar, sedangkan sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.
Pemanfaatan data perizinan diharapkan dapat meningkatkan akurasi basis data perpajakan, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bangli.
Melalui enam inovasi tersebut, Pemkab Bangli berupaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan, efisiensi belanja pemerintah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Ke depan, keberhasilan transformasi digital tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, integrasi data antarperangkat daerah, keamanan sistem, serta kemampuan pemerintah memastikan setiap inovasi memberikan dampak terukur bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bangli. (bfn)
