Alasan Sakit, Basma Mangkir dari Rakor Dewan

*Disdukcapil-Desa Dinas Selisih Data, Angkanya Mencapai 15.000

Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Eksekutif, menyikapi kejelasan pendistribusian tribako (bukan sembako) jaring pengaman sosial Pemkab Karangasem (foto: tio)

KARANGASEM Balifactualnews.com—Rapat  koordinasi yang digelar Pimpinan DPRD Karangasem bersama Kadis Sosial Karangasem I Gede Basma, Jumat (8/5/20) hambar, . Itu terjadi karena  Kadis Sosial selaku pelaksana kegiatan pengadaan tribako (bukan sembako karena isi dalam paket hanya beras minyak dan mie instan Red) jaring pengaman sosial (JSP)  mangkir  dalam rakor yang dinilai sangat urgent.

Basma tidak  bisa hadir dalam rakor tersebut dengan alasan sakit, ini juga dikatakan Asisten II Sekda Karangasem I Made Suama. Tapi informasi yang dihimpun, Jumat (9/5/20), pejabat asal Kubu itu tidak bisa hadir dalam rapat tersebut karena  ada perintah dari pimpinan untuk tidak menghadiri rakor tersebut.

Padahal rakor maha penting itu untuk membahas mekanisme pendistribusian jaring  pengaman sosial (JPS), baik menyangkut rencana kebutuhan barang (RKB) maupun data  masyarakat terdampak Covid-19, yang akan menerima bantuan tersebut.

Selain  Made Suama, rapat koordinasi  dengan pimpinan Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Gede Dana,  juga dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puspa Kumari. Tidak banyak yang dapat dipetik pimpinan Dewan berkaitan dengan pengadaan sembako  jaring pengaman sosial itu, karena Basma sebagai pengguna anggaran sisiran APBD 2020 sebesar Rp 13 miliar  tidak hadir.

Kedua DPRD Gede Dana dan Wakil DPRD I Nengah Sumardi, sangat menyayangkan ketidakhadiran  mantan Kabag Kesra  itu. Padahal Rakor tersebut untuk mengetahui kejelasan pengadaan dan penyaluran  tribako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Karangasem.

Dua pimpinan Dewan seperti I Made Agus Kertiana SH, I Wayan Parka,SH juga hadir dalam rakor yang melibatkan  Ketua Komisi I I Nengah Suparta, Ketua Komisi III I Wayan Sunarta dan Ketua Komisi IV I Nyoman Rena.

“Kami mendorong  mendorong eksekutif  untuk mempercepat penyaluran sembako bagi warga Karangasem, kalau bisa besok disalurkan lebih bagus, mengingat warga sangat membutuhkan,” ucap Gede Dana, mengawali  Rakor tersebut.

Dikatakan,  jumlah paket sembako yang  sudah dipublikasikan di media oleh Bupati Karangasem sejumlah 83.793 paket, tapi jumlah tersebut memiliki selisih jauh dari  data yang ada di desa bahkan selisihnya mencapai 15.000 paket.

Di pihak lain, Asisten II I Made Suama   dalam rakor tersebut mengatakan, RKB belum selesai disusun dan usulan dari 75 desa dan 3 kelurahan juga belum rampung seluruhnya, tapi. “RKB-nya belum rampung. Usulan dari 75 desa dan 3 kelurahan juga belum klop semuanya,” ucap Suama

Pernyataan Suama itu membuat pimpinan Dewan terbelalak. Pasalnya RKB belum selesai, tapi paket tribako  (bukan sembako Red)

“Ini benar-benar aneh, RKB belum rampung  tapi sudah ada ratusan ton beras dan pendukung lainnya di GOR. Kalau saya boleh tanya, apa dibenarkan mekanisme seperti ini?”tanya Gede Dana.

Baik Suama dan Puspa kumari terdiam. Mereka tidak bisa menjelaskan karena  tupoksi akan penyaluran tribako jaring pengaman sosial itu ada di Dinas Sosial. (tio/son/bfn)