KARANGASEM,Balifactualnews.com—Tata kelola keuangan yang dilakukan Pemkab Karangasem hingga berhasil menorehkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), mendapatkan apresiasi kalangan anggota Dewan setempat.
Apresiasi serupa juga disampaikan Komisi IV dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kamis (7/7/2022).
Kendati demikian, rapat kerja yang dipimpin I Komang Rena, menyoroti minimnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di masing-masing Puskesmas. Padahal pelayanan kesehatan menjadi visi misi utama dalam program pembangunan di Karangasem lima tahun kedepan.
Semua anggota Komisi IV menyoroti kondisi itu termasuk kekurangan guru dan banyak infrastruktur sekolah yang rusak, namun sampai saat ini belum mendapat perbaikan.
“Puskesmas yang saya kunjungi hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan yang layak, tenaga kesehatannya juga kurang,” tohok Kadek W Kusmiadewi dalam rapat kerja tersebut.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Karangasem itu, juga menyentil keberadaan layanan antar jemput pasien dan jenazah yang menjadi program unggulan duet pemimpin Karangasem Era Baru tersebut.
Dewi—demikian srikandi Gerindra ini disapa, mengakui layanan kesehatan berupa antar jemput pasien dan jenazah itu bagus, hanya saja anggaran yang disedot juga cukup besar.
Kadis Kesehatan Karangasem, dr I Gusti Bagus Pertama tak menampik dengan tohokan yang disampaikan Komisi IV tersebut dan mengakui minimnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada dimasing-masing Puskesmas.
“Memang benar tenaga kesehatan masih kurang. Masing-masing Pustu hanya ada 1 tanaga bidan maupun perawat.Pemeliharaan fasilitas kesehatan berupa gedung Puskemas belum bisa dilakukan karena tahun 2021 anggaran banyak yang di refocusing,” ucap Putra Pertama.
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus tenaga kesehatan yang sudah berjalan, kata Putra Pertama, diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan tenaga kesehatan tersebut.
“Sebanyak 564 PPPK tenaga kesehatan semuanya memenuhi persyaratan dan sudah dinyatakan lulus. Sekarang sedang di infut di Kementrian Kesehatan,” ungkapnya.
Tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lulus, kata Putra Pertama, selain ada dari kalangan dokter umum, dokter gigi, juga ada dari perawat, bidan, gizi, lab, kesehatan lingkungan dan perawat gigi.
“Mudah-mudahan rekrutmen PPPK ini menjadi bisa menjadi solusi awal dalam mengatasi kekurangan tenaga kesehatan yang selama ini selalu menjadi persoalan,” harapnya.
Terkait AJP, lanjut Putra Pertama, tahun 2021 menyerap anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menggaji 103 tenaga kesehatan termasuk tenaga pendamping dari 12 rayon yang ada.
“Selain gaji kami juga memberikan honor kepada petugas karena bekerja sampai malam. Honor berlaku sama baik sopir maupun nakes. Tapi honor ini akan diberikan ketika mereka bisa mengantar dan menjemput pasien 19 kali dalam sebulan. Kami rasa tidak ada yang boros terhadap anggaran yang diserap dalam program layanan kesehatan ini,” tandasnya. (tio/bfn)
