KARANGASEM, Balifactualnews.com—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem geram, menyusul tudingan anggota DPRD Karangasem yang menyatakan Pemerintah lepas tangan dalam penanganan gempa bumi di Desa Ban, Kecamatan Kubu, beberapa waktu lalu.
Dutingan anggota Dewan itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, Senin (18/7/2022).
Kapala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, tidak terima dengan tuduhan itu. Dia menilai tudingan anggota Dewan tersebut sangat ngawur dan tidak melihat fakta lapangan sebenarnya.
“Kami tidak ada lepas tangan, sejak awal bencana gempa bumi, pemerintah sudah turun menemui masyarakat terdampak. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda, serta Forkopimda langsung turun ke lokasi gempa khususnya ke Dusun Jatituhu karena ada salah satu warga yang meninggal akibat dampak gempa,” ucap Arimbawa dikonfirmasi usai rapat kerja dengan gabungan komisi tersebut.
Arimbawa mengakui, Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana alam sebesar Rp 1.6 miliar. Namun dana tersebut dapat digunakan oleh seluruh OPD yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Dana BTT, lanjut Arimbawa, hanya dapat digunakan saat tanggap darurat dan sifatnya tidak permanen. Sedangkan bantuan rumah yang mengalami kerusakan dibantu melalui masa transisi darurat kepemulihan pasca bencana.
“Hasil penilaian tim verifikasi kelapangan penanganan kerusakan rumah pasca bencana gempa bumi di Desa Ban membutuhkan anggaran sekitar 21.155.000 miliar. Dan, itu sudah kami ajukan ke pemerintah pusat (BNPB) untuk mendapatkan penanganan. Saat ini proposal yang kami ajukan masih dalam proses,” ujarnya.
Arimbawa merasa bersyukur terhadap rendahnya dana BTT Pemkab Karangasem dalam penanganan bencana tersebut. Alasannya, saat penangganan bencana darurat bencana gempa di Desa ban sudah banyak bantuan mengalir baik kesediaan terpal, makanan, pipa air HDPE, seng dan bantuan lainnya dari sumbangan pihak ke tiga ke tiga sudah lebih dari cukup saat itu.
“Serapan dana BTT yang rendah, berati Karangasem sudah menjadi kabupaten yang tangguh dalam menghadapi kebencanaan, terutama dalam mencari sumber bantuan dari pihak ketiga. Intinya terkait kebencanaan tidak semua bantuan yang diusulkan bisa langsung cari, tapi perlu proses,” ucapnya.
Sebelumnya , redahnya realisasi BTT tahun 2021, disodok anggota Komisi II, I Made Juwita. Anggota Dewan asal Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem ini, mengatakan, bencana gempa bumi di desa Ban, semestinta Pemkab Karangasem bisa mengoptimalkan dana BTT tersebut. Dia sangat menyangkan dari Rp 10 miliar dana BTT yang terpakai hanya kisaran Rp 2 miliar.
Dihadapan sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Juwita mengaku, tidak habis pikir dana BTT yang telah disetujui saat pembahasan APBD tidak terealisasi dengan maksimal. Apalagi, di tahun 2021, banyak warga di Desa Ban rumahnya mengalami kerusakan parah karena diguncang gempa.
“Saya tidak habis pikir, dana BTT 10 miliar yang disiapkan hanya terpakai sekitar 20 persennya saja,” tohok politisi Partai Nasdem itu.
Senada juga disampaikan I Nyoman Musna Antara. Bahkan partai Golkar asal Kecamatan Kubu ini, mengungkapkan, saat ini masih banyak rumah-rumah warga yang belum diperbaiki pasca terjadinya bencana gempa bumi.
“Dimana pemerintah kabupaten saat itu. Rugi pasang anggaran BTT Rp 10 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp 2 miliar ,” tukasnya. (asa/tio/bfn)
