Hakim Tepis Isu Suap di Sidang Korupsi Masker

Para terdakwa dugaan korupsi pengadaan masker Dinas Sosial, mejalani sidang pledoi secara online dari LP Karangasem.
banner 120x600

KARANGASEM, Balifactualnews.com—Pengadilan Negeri (PN) Denpasar sepertinya kebakaran jenggot atas isu miring  (suap) yang menerpa dalam penanganan perkara korupsi pengadaan masker Covid Dinas Sisial Kabupaten Karangasem, Bali,  dalam beberapa pekan terakhir.

Ini terlihat dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi dari tersangka atas tuntutan Jaksa sebelumnya. Tidak seperti biasanya, pada sidang yang berlangsung online  di  Pengadilan Tipikor, Denpasar, Selasa (19/72022), mejelis hakim yang diketuai Putu Gede  Novyartha SH. M.Hum, langsung menepis isu tersebut  dengan membacakan suarat pernyataan dan Ketua PN Denpasar  I Nyoman Wiguna, SH,MH.

Dalam surat tersebut, Wiguna menyatakan, bahwa hakim bersifat mandiri  dan tidak dapat dipengaruhi, baik oleh terdakwa, pengacara  dan Jaksa. “Hakim bersifat Independen,”  tegas Wiguna dalam surat yang dibacakan  ketua majelis hakim Tipikor, Putu Gede Novyartha.

Sementara itu, dalam pembelaannya terdakwa Rumia dkk, melalui kuasa hukum Bimantara Putra dkk,  dihadapan majelis hakim, menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU.  Itu dilakukan karena keempat terdakwa  dinilai tidak melakukan perbuatan korupsi.

“Kami mohon yang mulia majelis hakim agar keempat trdakwa ( Rumis dkk) dibebaskan dari dakwan dan tuntutan Jaksa. Dan dibebaskan dari hukuman,” ucap Bimantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, I Gede Basma dituntut 8 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadan  masker Covid-19. Selain ditutut pidana, Basma juga dikenakan pidana denda  sebesar Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Basma  dinayatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi dalam pengadaan masker Covid-19 jenis scuba, yang mengakibatkan kerugian Negara sebasar Rp 2.617.362.507

Dalam bekas perkara terpisah dengan terdakwa I Gede Sumartana, I Nyoman Rumia , I Wayan Budiarta, I Ketut Sutama Adi Kusuma, I Gede Putra Yasa,  dan Ni Ketut Kerti, JPU Kejari Karangasem mengajukan tuntutan hukuman yang berbeda.

Terdakwa Gede Sumartana dan terdakwa I Wayan Budiarta dengan pidana penjara masing-masing selama 7  tahun dan 6  bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Selain itu kedua terdakwa juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000, subsidair 3   bulan kurungan.

Terdakwa I Nyoman Rumia SE, dituntut lebih ringan dari tuntuan Sumartana dan Bidiarta.  Terhadap perkara tersebut, Rumia  tiduntut pidana penjara selama  6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Selain itu dia juga dituntut pidana denda sebesar Rp 200.000.000, subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa dan terdakwa Ni Ketut Suartini  masing-masing dituntut pidana penjara selama 5 tahun,  dikurangi selama berada dalam tahanan. Ketiga terdakwa ini juga dintutntut pidana denda sebesar Rp 200.000.000, subsider 3 bulan kurungan.

Enam terdakwa ini dinilai terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwa primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(tio/bfn)