Jaga Mutu Layanan Kesehatan Peserta JKN-KIS, Status Akreditasi Rumah Sakit Harus Pasti

________________________________________________________________________________

DENPASAR — BPJS Kesehatan Cabang Denpasar kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra untuk memperbaharui status akreditasinya, sesuai regulasi yang berlaku, mengingat menjadi persyaratan yang wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak segenap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Ni Made Adhe Sugi Windariani, di Denpasar, Kamis (2/5/2019).

Ia menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal Tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun, perlu memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 Ayat 3.

Baca : Direktur RS Karangasem Memble, BPJS Hentikan Pelayanan

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi awal tahun Ialu. pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 harus sudah terakreditasi.

Hingga akhir april 2019 terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik ulama.

Sugi memelaskan dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 Ialu belum terakreditas, namun saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit.

Ia mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 agar segera menyelesaikan akreditasinya,” katanya. (rus/tio)