KARANGASEM,Balifactualnews.com—Program Satu Data Karangasem yang baru dirancang Bappelitbangda tidak hanya memunculkan “kegaduhan” dikalangan ASN dan non ASN, terutama yang berprofesi sebagai guru, juga membuat resah kalangan anggota DPRD setempat.
Pemantiknya, program yang baru sebatas sosialisasi itu sudah langsung on the track dengan menugaskan ASN dan pegawai non ASN, khususnya guru guru untuk melakukan sensus ke masyarakat.
Kalangan anggota Dewan Karangasem menilai, program tersebut sangat tidak adil, karena sangat membebani tugas guru-guru selaku tenaga pendidik di sekolah.
“Tugas guru itu mendidik siswa, dan bukan menjadi tukang sensus,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar I Ketut Badra, Sabtu (23/7/2022).
Baca Juga: Program Satu Data Karangasem, Picu Parpol Koalisi Jegal Sidang Paripurna Dewan
Badra mengakui, program satu data Karangasem yang dirancang Bappelitbangda itu sangat bagus. Hanya saja eksekusinya sangat kurang tepat. Selain karena belum ada anggaran, Dewan juga tidak pernah dilibatkan untuk membahas program tersebut.
“Semestinya sebelum dieksekusi, program itu dirapatkerjakan dulu dengan kami di DPRD, sehingga outputnya jauh akan lebih bagus,” imbuh Ketua Fraksi Partai Gerindra Kadek W Kusmiadewi.
Kusmiadewi juga sangat menyayangkan, pegawai teknis seperti guru dan tenaga kontrak dilibatkan dalam sensus tersebut tanpa ada jaminan yang jelas terhadap keselamatan mereka saat menjakankan tugas.
“Guru jangan dibebani tugas-tugas diluar tanggungjawab sebagai pendidik. Tugas guru focus untuk mengajar peserta didiknya,” tegas politisi muda asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem itu.
Baik Badra maupun Kusmiadewi dan anggota Dewan yang lainnya sepakat untuk menggelar rapat kerja dengan Bappelitbangda berkaitan dengan program yang akan digelontorkan itu.
“Sudah dijadwalkan untuk memanggil Bappelitbangda, kalau tidak salah hearing akan dilaksanakan Jumat pekat depan,” pungkas Badra. (tio/bfn)
