KARANGASEM, Balifactualnews.com—Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengunjungi Desa Bukit, Kabupaten Karangasem, Minggu (19/3/2023).
Kedatangan Bintang Puspayoga bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Dr Adin Bondar, disambut Bupati Karangasem I Gede Dana dan Wabup I Wayan Artha Dipa, serta Ketua Komisi I DPRD Karangasem, I Nengah Supartha. Tiba di Desa Bukit, Bintang Puspayoga langsung meninjau gedung perpustakaan Desa Bukit dan menemui puluhan anak-anak sedang bermain komputer.
“Anak-anak dan kaum perempuan wajib mengunjungi perpustakaan desa ini untuk literasi dan bisa cepat berkembang,” seloroh Bintang Puspayoga.
Data Sensus Penduduk (BPS 2020), kata Meteri asal Puri Satria Denpasar itu, Indonesia saat ini memiliki sekitar 270,20 juta penduduk. Dari jumlah itu perempuan mengisi hampir setengah dari total jumlah penduduk Indonesia, serta anak mengisi sepertiga dari total jumlah penduduk Indonesia.
Sayangnya, perempuan dan anak, terutama anak perempuan, kata Bintang Puspayoga, masih merasakan ketimpangan yang luar biasa dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menerima manfaat pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk dalam isu-isu terkait dengan perpustakaan, seperti penerimaan informasi, literasi, maupun ekosistem digital.
“Ketimpangan ini tidak hanya menghambat potensi maksimal perempuan dan anak, tetapi juga melanggar hak-hak dasar mereka,” kata Bintang Puspayoga.
Dijelaskan, hak atas informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Hak atas informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak juga secara khusus dijabarkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 17 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. “Atas dasar ini, , pengarusutamaan gender dan hak anak dalam sektor perpustakaan menjadi sangat penting agar kaum perempuan dan anak bisa lebih berkembang,” imbuhnya.
Menurut, Bintang Puspayoga, perempuan menjadi kunci tumbuhnya literasi dalam keluarga. Oleh sebab itu, sangat penting untuk meningkatkan literasi bagi perempuan dengan memberikan peluang dan ruang seluas-luasnya untuk berkembang, mengingat literasi dasar perempuan masih jauh dibawah laki-laki. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ini menjadi potensi yang luar biasa dalam meningkatkan literasi perempuan dan keluarga.
“Literasi memang harus dimaknai secara luas, tidak hanya masalah melek huruf tetapi dengan kemampuan baca tulis yang baik, maka semakin terbuka lebar akses terhadap pengetahuan. Apalagi perempuan memegang peranan utama dalam menumbuh kembangkan budaya literasi dalam lingkungan keluarga.” Tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, bulan Maret Tahun 2022, Kementerian PPPA juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional, sehingga menciptakan rekomendasi maupun langkah-langkah nyata dalam meningkatkan literasi perempuan dan anak Indonesia melalui perpustakaan yang inklusif, untuk mencapai Indonesia maju.
“Perpustakaan Nasional juga terus berupaya untuk bersama-sama meningkatkan komitmen serta mengalokasikan segala sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan,” tandasnya. (tio/bfn))
