Manajemen RSUD Karangasem Diminta Efektif Gunakan Dana BLUD

banner 120x600


KARANGASEM, Balifactualnews.com—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem selalu  menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan buruknya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang ada di rumah sakit  berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu.  Layanan klinis yang kurang prima tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 15 tahun terakhir.

Menyikapi kondisi itu,  Bupati Karangasem I Gede  Dana dengan cepat mengambil langkah-langkah. Perubahan tata kelola pada rumah sakit dan tata kelola klinis mulai dilakukan dengan melakukan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLUD,  namun tetap memaksimalkan pelayanan kepada pasien yang dirawat disana.

Gayung bersambut, manajemen RSUD Karangasem menindaklanjuti instruksi Bupati itu dengan menggelar seminar dan workshop Strategi Pemerintah Daerah Karangasem dengan Meningkatkan Mutu Layanan pada rumah sakit pelat merah itu.

Seminar yang dilaksanakan secara virtual itu mendapuk Bupati Gede Dana dan I Nengah Suparta, Ketua Komisi I DPRD Karangasem sekaligus anggota Badan Anggaran, sebagai narasumber  dalam kegiatan itu.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD, Suparta mengangkat tema Cara Menyusun Anggaran yang Efektif dan Efisien Ditengah Pandemi.  Menurutnya, RSUD Karangasem yang sudah berstatus BLUD, semestinya bisa lebih efektif dan efisien dalam menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Terkait pelayanan RSUD Karangasem, politisi PDI Perjuangan asal Banjar Samuh, Desa Bugbug itu dengan tegas mengatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang rumah sakit sudah jelas mengaturnya, dimana RSUD Karangasem wajib melayani pasien dengan baik dan menjalankan program UHC (Universal Health Coverage) karena sudah 92 persen masyarakat Karangasem sudah masuk program BPJS.

Suparta mengaku pesimis  RSUD Karangasem akan  bisa menjalankan UHC dengan maksimal,  sepanjang belum adanya sinergitas antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial dan pihak BPJS sebagai pihak penjamin klaim layanan kesehatan masyarakat ini.

“Saya berharap Panca Pandawa  pemerintah daerah ini, yakni  Disdukcapil,  Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Karangasem dan BPJS harus saling bersinergi sehingga pelayanan UHC kepada masyarakat secepatnya bisa dijalankan dengan baik,” ucap Suparta dikonfirmasi via telepon, Jumat (10/12/2021).

Dalam layanan klinis, kata Suparta, RSUD Karangasem harus bisa merubah pelayanan dengan bersikap ramah, santun dan selalu murah senyum setiap memberikan pelayanan kepada pasien. Menurutnya, tiga  hal ini,  selama ini  tidak pernah ditemukan di RSUD Karangasem, sehingga pelayanan yang ada sering menjadi sorotan masyarakat.

Suparta juga memuji  terobosan Bupati Gede Dana  yang berhasil melakukan efektifitas penggunaan anggaran di RSUD Karangasem. Ini terlihat dari sisiran anggaran  yang dilakukan tahun ini, Bupati  berhasil melakukan efisiensi  anggaran sebesar Rp 15 miliar.

“Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat penting dalam memenuhi layanan prima yang dilakukan RSUD Karangasem, selama ini yang saya tahu setiap anggaran yang dimiliki penggunaannya tidak efektif dan selalu dinyatakan habis,” ungkap Suparta.

Program layanan antar jemput pasien yang digelontorkan  Bupati Gede Dana  sejak enam bulan lalu, kata Suparta, sangat membantu dan meringankan beban masyarakat dalam  mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Pasalnya, program antar jemput pasien bukan sekadar menghantar   dan menjemput, juga dilengkapi dengan mengurus administrasi pasien saat dirawat di rumah sakit.

“Saya berharap  program antar jemput pasien yang sudah bagus bisa dikembangkan lagi, dari enam rayon yang ada  harus bisa dikembangkan menjadi delapan rayon. Ini sangat penting  agar masyarakat yang memerlukan  jasa layanan kesehatan cepat tertangani dengan baik,” pungkas Supartha. (tio/bfn)