BANGLI, Balifactualnews.com – Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali melaksanakan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9). Selain menyerahkan bantuan kepada 104 kader Posyandu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman kader mengenai transformasi Posyandu yang kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Aksi sosial diawali di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, dengan menyasar 50 kader dari enam Posyandu. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, yang melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.
Dalam kegiatan tersebut, setiap kader menerima bantuan dari Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk menambah semangat para kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menekankan bahwa peran Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Posyandu tidak lagi hanya berkutat pada pelayanan kesehatan, tetapi telah mencakup enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Untuk memudahkan kader mengingat enam bidang tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Menurutnya, perluasan cakupan tugas tersebut harus diikuti dengan meningkatnya kepekaan kader terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kader diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang meminta bantuan, tetapi mampu mengenali persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan layanan pemerintah yang sesuai.
“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ucapnya.
Khusus bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, Ny. Putri Koster juga menyampaikan adanya Program 1 Keluarga 1 Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai persyaratan yang berlaku.
“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.
Kader Didorong Peka terhadap Berbagai Persoalan
Ny. Putri Koster mengatakan kepekaan kader tidak hanya diperlukan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat.
Jika menemukan persoalan ketenteraman dan ketertiban, misalnya kasus pencurian, kader dapat mencatat dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
Dengan demikian, kader Posyandu diharapkan dapat menjadi penghubung antara persoalan yang dihadapi masyarakat dengan pelayanan dasar pemerintah yang dibutuhkan.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di Kabupaten Bangli. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli.
Menurut Ny. Sariasih, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu perlu terus diintensifkan. Pasalnya, Posyandu yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai layanan kesehatan kini memiliki cakupan yang jauh lebih luas melalui enam bidang SPM.
Ia bersama jajaran TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan peran Posyandu agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat semakin optimal.
Posyandu Jadi Penghubung Pelayanan Dasar
Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader Posyandu hingga tingkat banjar. Menurutnya, perluasan cakupan Posyandu menjadi enam bidang SPM akan terasa rumit apabila kader belum memahami posisi dan tugasnya.
Ia menjelaskan, transformasi Posyandu pada prinsipnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader harus mampu mengenali dan mendata kebutuhan maupun persoalan masyarakat untuk kemudian diteruskan melalui jalur koordinasi yang tepat.
“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Anom Agustina sekaligus mengingatkan bahwa kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam bidang SPM. Kader memiliki peran penting dalam mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemahaman mengenai alur tersebut penting agar transformasi Posyandu dapat berjalan efektif dan tidak membebani kader dengan tugas di luar kewenangannya.
Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali tidak hanya memberikan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai peran Posyandu sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar pemerintah.
Dengan kader yang semakin peka, responsif, dan memahami mekanisme koordinasi, transformasi Posyandu diharapkan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat banjar. (bfn)
