KARANGASEM, Balifactualnews.com– Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karangasem masih tinggi. Ada dugaan pembagian yang tidak sesuai waiting list dari Bappeda. Malah sebaliknya penyerahan bedah rumah dilakukan berdasarkan proposal yang dinilai menjadi pemicu jumlah RTLH di Karangasem masih tinggi, karena tidak dibagikan secara merata.
Tapi yang menjadi ironis, Camat juga ikut membagikan bedah rumah, padahal itu bukan menjadi tupoksinya. Ini terjadi jelang Pileg (2023),. Kondisi tersebut membuat nama penerima RTLH yang sudah masuk dalam daftar terpinggirkan, dan muncul nama baru karena ada pesanan politik.
Data yang dihimpun dari Dinas PUPR Perkim Karangasem, saat ini jumlah RTLH di Gumi Lahar mencapai 6.020 unit. Lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bebandem, Kubu, Abang dan kecamatan lainnya.
Kepala Dinas PUPR, Perkim, Wedasmara, membantah tudingan itu. Dia mengatakan, 6.020 unit rumah tidak layak huni merupakan hasil verifikasi petugas di lapangan, berdasarkan beberapa parameter yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Tahun 2022 database RTLH kita di angka 8.386 unit. Tahun 2024, hasil verifikasi RTLH berada di angka 6.020,”kata Wedasmara.
Ditambahkan, dari beberapa tahun belakangan pemerintah terus melaksanakan perbaikan terhadap rumah tak layak huni. Baik yang sumber dananya dari Kementerian, APBD provinsi, maupun APBD Kabupaten.
Tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah perbaiki rumah tidak layak huni sekitar 1.337 unit. Dengan rincian yakni 1.049 unit sumber dari APBD Kabupaten,sisanya bantuan stimulan perumahan swadaya Kementerian.
Tahun 2020 anggaran untuk bedah rumah tak ada lantaran anggaran dipakai penanganan COVID.Sedangkan tahun 2021, sebagian bedah rumah dialihkan karena adanya pengalihan anggaran. Di tahun 2022, juga dianggarkan sekitar Rp 6 miliar.
“Rencana tahun 2024 dianggarkan perbaikan rumah tak layak huni sekitar 875 unit. Anggarannya dari APBD Perubahan 2024. Sedangkan di APBD Induk 2024 tak ada,”imbuh Wedasmara. (tio/bfn)
