Pemerintah Belum Penuhi 317 Permintaan Daerah Otonomi Baru

banner 120x600
Mendagri Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian

MATARAM, Balifactualnews.com—Menteri Dalam Negeri, Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian, menegaskan, bahwa Pemerintah memastikan untuk  tidak  memenuhi permintaan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, termasuk tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Penegasan itu disampaikan Mendagri saat melakukan kunjungan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 24 April 2021.

Sebelumnya, kata Mendagri, tahun 2019  pernah ada sekenario, DOB akan dibuka dalam sekala  prioritas. Namun pandemi Covid-19, membawa dampak pada penerimaan negara menjadi menurun, tidak sesuai target, dan belanja terus mengalami kenaikan.  Kondisi tersebut, juga membuat  negara mengalami  devisit di atas lima persen.

“Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan,” tegas Tito Karnavian, seperti dikutif dari laman Gatra.com

Kementerian Dalam Negeri, kata Tito Karnavian,  saat ini menerima pengajuan 317 daerah yang menginginkan pemekaran DOB kepada pemerintah. Dari jumlah itu, satu pun  tidak mendapat persetujuan pemerintah untuk menjadi DOB.

“Sekarang situasi keuangan negara  lagi sulit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Tito menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan  untuk percepatan pertumbuhan sebuah wilayah. Namun semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup.

“Kalau pendapatan negara sudah stabil dan pandemi Covid-19 berakhir, pemekaran DOB kemugkinan bisa saja dilakukan. Tapi semua ini  akan bisa berjalan apabila pendapatan negara lebih besar dan belanja juga surplus,” tukasnya. (gat/tio/bfn)