Sidang Paripurna Istimewa, Dewan Karangasem Berikan Catatan Strategis Atas LKPJ Bupati Karangasem Tahun 2021

banner 120x600
Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika saat menyerahkan rekomendasi dan catatan strategis dewan terkait LKPJ Bupati Karangasem 2021, Senin(18/4/2022).

KARANGASEM, Balifactualnews.com — Dewan Karangasem memberikan rekomendasi dan catatan strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Karangasem Tahun Anggaran 2021, dalam sidang paripurna istimewa, pada Senin(18/4/2022) di gedung DPRD Karangasem.

Sidang paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika didampingi Wakil Ketua I Nengah Sumardi dan Wayan Parka, serta dihadiri Bupati Karangasem I Gede Dana beraama Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Karangasem.

Salah satu Fraksi yakni PDI Perjuangan, dalam rekomendasi dan catatan stgrategis yang dibacakan I Gede Parwata menyebutkan, dalam rekomendasi dan catatan strategis itu, dewan sangat mengapresiasi terlampauinya target yang direncanakan setelah APBD perubahan 2021, sebesar Rp 219.880.880.649,82, berhasil direalisasikan realisasi Rp 250.734.664.481,16 atau sebesar 114,03 %.

Dalam laporan itu juga menyebut, secara umum capaian PAD sebesar 99,00 persen merupakan hasil yang bagus, berkat perhitungan yang cermat dari team penyusun anggaran Pemerintah Daerah. Mengenai belanja daerah akibat pandemi covid 19, dalam cermatan fraksi PDI Perjuangan, penjabaran APBD 2021 sampai 9 kali mengalami penyesuaian.

“Mungkin disebabkan prinsip kehati hatian dan efesiensi sehingga realisasinya rendah dan sangat rendah pada belanja tidak terduga hanya 20,63 % dari target sebesar Rp. 10.274.793.775,00. Dari semua jenis belanja rata rata realisasinya dibawah 85 %, yang 90 % keatas merupakan belanja pegawai, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja transfer. Dari total pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2021 memunculkan SILPA sebesar Rp 124.225.313.698,36.,” demikian dParwata mengutif lasporan rekomendasi dan catatan strategis Dewan yang dibacanya.

Juga disebutkan, kondisi ini jelas berbanding terbalik, dengan pokir-pokir hasil kegiatan reses Dewan yang mendapat porsi anggaran yang sangat kecil. “Ini sangat kami sayangngkan ditengah melemahnya perekonomian, semestinya pemerintah daerah berani lebih banyak mengalokasikan belanja langsung kemasyarakat berupa hibah bansos, sehingga dapat mendorong geliat ekonomi masyarakat bawah,” tandasnya.

Pos anggaran pada APBD Induk tahun 2022 juga mendapat sorotan dewan Karangasem yang juga tidak menganggarkan pokir-pokir Dewan. Bahkan disebutkan Pos anggara yang aneh, ditengah jeritan kondisi perekonomian masyarakat, dimana pemerintah tidak berani mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos ke kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan Dewan, sebagai upaya untuk menyempurnakan didalam menjalankan roda pemerintahan, khusunya APBD di tahun berikutnya. Kuatkan yang sudah berjalan bagus, dan perbaiki yang program yang belum maksimal dijalankan,” dalam bacaan yang disampaikannya.

Sementara itu, secara terpisah Bupati Karangasem I Gede Dana mengatakan, pokir-pokir Dewan yang diinfut melalui reses semua sudah tertampung sesuai usulan yang disampakan dalam musrenbang. Dikatakannya, aspirasi masyarakat berupa bedah rumah dan usulan program pembangunan lainnya sudah berjalan dengan baik.

“Mengingat anggaran yang ada sangat terbatas akibat imbas pandemic Covid-19, jadi pelaksanaanya kami mengedapankan skala prioritas, ” tandas Bupati Gede Dana. (*ger/bfn)