KARANGASEM, Balifactualnews.com – Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta mengatakan, tidak ada pengerahan masa yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik yang dapat menggangu kelancaran pelaksanaan ajang internasional Presidensi G-20. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini bersama Majelis Desa Adat dan Forum Perbekel se-Kabupaten Karangasem di Wantilan Museum Lontar Dukuh Penaban, Senin (31/10/2022).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Karangasem, Bendesa Madya MDA Karangasem bersama Catur Angga, Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali, Ketua Forum Perbekel Karangasem, Bendesa Alitan MDA Kecamatan se Kab Karangasem, Disbudpar, dan Tim Kewaspadaan Dini Pemkab Karangasem yang terdiri dari Kasi Intel Kejari, Pasi Intel Kodim, Intel Bais, Intel BIN dan Pejabat Analis dan Pelaksana pada Bakesbangpol.
Dalam arahannya, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta menyampaikan Tim Kewaspadaan Dini Pemkab Karangasem agar di fungsikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam cegah dini potensi konflik sosial. Pihaknya juga menekankan sinergitas Tim Kewaspadaan Dini dengan MDA dan Forum Perbekel agar ditingkatkan dan dijalin dengan baik.
“Menjelang dan selama KTT G-20 berlangsung, jika terjadi konflik sosial agar ditangani dengan baik dan cepat oleh MDA maupun komponen yang lainnya,” tegas Sedana Merta,
Ditegaskannya, pengamanan presidensi G-20 agar menjadi atensi semua pihak khususnya Intelijen yang ada dilapangan. “Kalau masih ada konflik dilapangan agar sementara di rem dulu sampai selesai presidensi G20. Kalau ada permasalahan batas wilayah desa dinas agar Forum Perbekel segera menyelesaikan,” cetusnya. Pihaknya juga meminta agas Sipanduberadat lebih dioptimalkan dalam penanganan konflik, serta menjaga dan menjungjung tinggi rasa persaudaraan dan toleransi.
Sementara itu Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem dalam kesempatan itu menyampaikan, masalah adat yang ada di Karangasem menjadi permasalahan bersama, semua persoalan yang ada saat ini masih menjadi bahan diskusi serta tetap inten berkomunikasi dengan Majelis Desa Adat Kecamatan untuk menangani persoalan desa adat.
“Menjelang Presidensi G20 kami sudah turun ke desa adat-desa adat yang masih ada persoalan agar tidak berkembang luas sampai G20 usai. Penyelesaian persoalan yang ada di desa adat tetap kami laksanakan melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” sebut Plt. Bendesa Madya MDA Karangasem, I Nengah Suarya. (ger/bfn)
