KARANGASEM, Balifactualnews.com – Fraksi Gerindra DPRD Karangasem mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam merancang kebijakan investasi melalui penyertaan modal pada badan usaha. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan risiko defisit anggaran, alokasi APBD untuk investasi harus benar-benar diperhitungkan agar tidak mengurangi ruang anggaran bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif, termasuk penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida), PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, pinjaman daerah, serta APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Pandangan fraksi dibacakan anggota DPRD Karangasem, Ni Wayan Paramestia Komala Dewi, dalam rapat paripurna, Senin (2/11)
Gerindra menilai, rencana penyertaan modal kepada BPD Bali perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Investasi finansial jangan sampai justru memperberat beban fiskal, sementara pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Memaksakan penyertaan modal di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas dapat memperberat beban fiskal sekaligus berpotensi mengganggu stabilitas belanja daerah,” tegas Paramestia saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Menurut Komala, pemerintah perlu menghitung secara rasional potensi keuntungan atau return on investment dari penyertaan modal tersebut. Sebab, meskipun BPD Bali dinilai sebagai entitas yang sehat secara finansial, penerimaan dividen membutuhkan waktu dan belum tentu sebanding dengan kebutuhan likuiditas APBD dalam jangka pendek hingga menengah.
Karena itu, Gerindra mendorong pemerintah lebih dahulu mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah yang telah dimiliki sebelum memutuskan menambah investasi finansial.
Meski memberikan catatan kritis terhadap kemampuan fiskal, Gerindra pada prinsipnya mendukung penguatan permodalan Jamkrida Bali Mandara. Lembaga penjaminan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, terutama pelaku usaha yang terkendala persyaratan agunan.
Namun, dukungan penyertaan modal harus diikuti kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui dividen maupun pembagian laba yang optimal. Gerindra juga meminta pemerintah memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio penjaminan kredit bagi pelaku usaha lokal di Karangasem.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Gus Par) menyatakan sependapat bahwa investasi daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan kepemilikan saham maupun penerimaan dividen. Setiap penyertaan modal harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat diukur bagi perekonomian masyarakat.
Terkait Jamkrida, Gus Par menjelaskan bahwa penguatan permodalan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kredit sehingga UMKM yang memiliki keterbatasan agunan maupun persyaratan perbankan lainnya tetap mempunyai peluang memperoleh akses pembiayaan.
“Kami ingin memastikan penyertaan modal daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, data jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas penjaminan, nilai kredit yang dijamin, jumlah penerima manfaat, hingga sebaran berdasarkan kecamatan dan sektor usaha harus disampaikan secara resmi dan terukur,” ungkap Gus Par.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menjadikan data tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana investasi daerah memberikan dampak terhadap perkembangan usaha masyarakat.
Hal serupa juga berlaku bagi penyertaan modal kepada BPD Bali. Gus Par berharap bank milik daerah tersebut semakin mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan, koperasi, hingga pariwisata.
“Kami berharap BPD Bali tidak hanya hadir sebagai lembaga perbankan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyaluran kredit harus mampu menjangkau sektor produktif, termasuk petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku pariwisata,” ujarnya.
Untuk mengukur kontribusi tersebut, Pemkab Karangasem akan berkoordinasi dengan BPD Bali guna memperoleh data jumlah debitur, realisasi penyaluran kredit, kebijakan suku bunga, persyaratan agunan, serta sebaran pembiayaan berdasarkan sektor usaha.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah lebih kreatif menggali potensi PAD, terutama dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan optimalisasi pengelolaan BUMD. Dari sisi belanja, pemerintah didorong lebih selektif dengan mengutamakan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat serta menekan pengeluaran operasional yang bersifat seremonial. (tio/bfn)
