BULELENG, Balifactualnews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sejumlah program prioritas pembangunan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISTANKAN), Kamis (19/11/2026), bertempat di Ruang Komisi II DPRD Buleleng.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, didampingi sejumlah anggota Komisi II. Pembahasan diarahkan pada sinkronisasi program dengan prioritas pembangunan daerah serta memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan bersama DPUPRPERKIM, Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan perbaikan fasilitas RSUD agar pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan kesehatan. Aspek keselamatan dan kenyamanan pasien diminta tetap menjadi prioritas selama proses pembangunan berlangsung.
Selain itu, optimalisasi pelayanan RSUD Giri Emas dan RSUD Tangguwisia juga menjadi perhatian. Kedua rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit lainnya.
Pada sektor infrastruktur jalan, Komisi II mendorong peningkatan perbaikan jalan dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan dan tingkat urgensi kebutuhan di lapangan. DPUPRPERKIM menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan perbaikan jalan berkisar 20–30 kilometer setiap tahun.
Sementara itu, melalui program Paket PIWK, perbaikan sejumlah ruas jalan dilaksanakan berdasarkan usulan desa dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi salah satu pembahasan penting. DPUPRPERKIM memaparkan penanganan sebanyak 1.217 unit rumah dengan dukungan pendanaan dari APBD hingga kementerian. Komisi II mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan.
Beralih ke pembahasan bersama DISTANKAN, Komisi II menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap program-program produktif yang memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah rencana pembentukan Pasar Lelang Digital Perikanan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pemasaran hasil perikanan, meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Buleleng.
Di bidang peternakan, Komisi II juga mendorong penguatan program pencegahan penyakit hewan ternak yang selama ini cenderung berulang setiap tahun. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah ternak terserang penyakit.
Karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi peternak dan menjaga keberlangsungan usaha peternakan. Komisi II turut mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DISTANKAN menyampaikan bahwa sejumlah program pencegahan penyakit ternak telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan. Pihaknya juga menyampaikan perlunya dukungan anggaran untuk merealisasikan Pasar Lelang Digital Perikanan sebagai salah satu langkah strategis dalam mengembangkan sektor perikanan Buleleng.
Melalui pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini, Komisi II DPRD Buleleng menegaskan komitmennya untuk mengawal program prioritas dan kebutuhan anggaran setiap perangkat daerah. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah. (tya/bfn)













