KARANGASEM, Balifactualnews.com—Dewan Karangasem menduga ada manipulasi data terkait tonase material pasir milik PT Bumi Pasir Mandiri yang diangkut menggunakan kapal tongkang melalui jalur laut, dari wilayah perairan Kubu.
Kecurigaan Dewan itu sangat mendasar. Pasalnya dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan gabungan Komisi DPRD Karangasem, Kamis 18 Februari 2021 lalu, Dewan menemukan kejanggalan terkait tonase pasir yang tercatat dalam buku besar perusahaan dengan kondisi kapal tongkang yang sedang sandar di dermaga dekat perusahaan tersebut.
Sidak gabungan Komisi yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika ke perusahaan tambang (galian C) milik PT Bumi Pasir Mandiri, dalam upaya mendukung langkah Pemkab Karangasem menekan tingkat kebocoran di sektor tambang mineral bukan logan dan batuan yang terjadi selama ini.
Selain Suastika, sidak gabungan Komisi, juga dihadiri Wakil Ketua satu dan Wakil Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi dan Made Agus Kertiana, didampingi anggota Dewan lainnya seperti, I Wayan Sunarta, I Wayan Pura Arnawa, I Nengah Songkob (Fraksi PDI Perjuangan), I Komang Sartika, I Nyoman Sumadi, I Nyoman Musna Antara, I Komang Mustika Jaya dan I Wayan Dikep (Fraksi Golkar), I Nengah Rinten dan I Gusti Agung Aryawan (Fraksi NasDem), Ida Bagus Adnyana (Fraksi Gerindra), serta I Wayan Supartha dan Agung Puspada (Fraksi Bhineka dari Partai Demokrat).
Kedatangan rombongan Dewan Karangasem itu, diterima salah petugas PT Bumi Pasir Mandiri bernama Martin. Kendati tidak banyak dapat mengorek data terkait lalu lintas pengiriman material pasir tersebut, namun Dewan menemukan kecurigaan terkait dugaan adanya manipulasi data material pasir yang dikirim melalui kapal tongkang maupun kecil lainya.
Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta dikonfirmasi Sabtu 20 Februari 2021, menduga ada kebocoran yang cukup tinggi terkait pengiriman material pasir melalui transportasi laut yang dilakukan PT Bumi Pasir Mandiri. Bukan hanya itu, pihaknya juga menduga ada manipulasi data terkait pengiriman pasir yang tertera dalam buku milik perusahaan dengan pasir yang dikirim dengan menggunakan kapal tongkang.
Dia mencontohkan dalam buku besar tertera pengiriman pasir sebanyak 2201 ton untuk kapal tongkang dan kapal kecil dengan kapasitas 1100 ton, tapi setelah dilakukan penelusuran kondisi kapal tongkang yang bersandar di dermaga pribadi milik PT Bumi Pasir Mandiri, Dewan menduga tonase material yang dikirim bisa lebih.
“Untuk ukuran tongkang yang kita temukan di lokasi bisa menampung lebih dari 2201 ton. Kami curiga PT Bumi Pasir Mandiri membuat pembukuan ganda, ini bisa saja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi,” kata Sunarta.
Melihat kondisi tersebut, Dewan Karangasem mendesak pihak BPKAD Karangasem untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi, mengingat pengawasan ketat sudah dilakukan di semua Por Portal galian C yang ada. “Bumi Pasir Mandiri masih rentan dengan kebocoran yang ada, kita harapkan BPKAD harus lebih serius melakukan pengawasan,” ucap Sunarta.
Memaksimalkan pengawasan tersebut, Dewan juga meminta pihak BPKAD untuk memasang CCTV online di lokasi. Tujuannya untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap jumlah kapal yang mengangkut pasir dari PT Pasir Bumi Mandiri.
“Saya yakin selama ini BPKAD hanya mendapatkan setoran langsung retribusi dari pembayaran pajak sesuai faktur, tentu ini banyak kebocorannya. Mempermudah pengawasan Bumi Pasir Mandiri harus dipasang CCTV online. Dengan cara seperti ini tingkan kebocoran juga akan dapat kita tekan,” tandas Sunarta. (tio/bfn)
