KARANGASEM, Balifactualnews.com – Aksi boikot sidang paripurna penyerahan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karangasem, yang dilakukan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai NasDem DPRD Karangasem, Senin 26 April 2021, menuai kecaman dari sejumlah warga di media sosial.
Setidaknya dua WhatsApp group (WAG) yang ada di Karangasem, yakni Karangasem Bersehati dan WAG Meja Bundar dengan anggota masing-masing berjumlah lebih dari 200 orang itu, sangat menyayangkan sikap para wakilnya yang mangkir dalam rapat paripurna dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Gumi Lahar dalam 5 tahun kedepan.
Baca : Fraksi Golkar-NasDem, Ancam Boikot Rapat Paripurna RPJMD Karangasem
Warga Karangasem yang tergabung dalam WAG itu, masih penasaran alasan Fraksi Golkar dan Fraksi NasDem tidak menghadiri sidang paripurna RPJMD tersebut. Pasalnya baik Nyoman Sumadi sebagai Ketua Fraksi Golkar dan I Gusti Gede Subagiartha selaku Ketua Fraksi NasDem belum bisa memberikan penjelasan berkaitan aksi boikotnya itu.
I Wayan Belog, salah seorang anggota WAG Karangasem Bersehati dalam chatnya di grup terse but mengaku gregetan dengan sikap Fraksi Golkar dan NasDem itu. Pasalnya RPJMD yang memuat visi misi Bupati terhadap arah pembangunan Karangasem kedepan, sudah selayaknya untuk digodog agar bisa dituangkan kedalam Perda.
“Kalau ini di boikot dan tanpa ada pembahasan, lantas kerja DPRD itu apa. Saya curiga dan menduga kemungkinan karena permintaannya tidak dipenuhi makanya mereka main boikot saja,” tukas Belog.
I Gusti Ngureah Mangku, juga menyesalkan sikap anggota Dewan Karangasem yang melakukan aksi boikot itu. “Kone (katanya) wakil rakyat, diajak buat program kepentingan rakyat malah main boikot. Apa label wakil rakyat hanya simbol di dada saja. Saya sangat prihatin. Kalau begini terus, kapan Karangasem bisa maju,” sungutnya.
Selain Wayan Belog dan Gusti Manggku, beberapa anggota WAG Karangasem Bersehati, seperti Mangku Mika, I Gede Putu Suastika, Ramdes, Wayan Karsana, dan I Gede Adnyana, dan beberapa anggota lainnya juga melontarkan kekesalan yang sama. Mereka semakin apriori atas sikap para wakilnya itu. Pasalnya, aksi boikot yang dilakukan itu, diduga sarat dengan kepentingan pribadi yang belum bisa dipenuhi pemangku kebijakan di Karangasem.
“Boikot adalah teori politik frustasi. Semestinya masalah kepentingan rakyat harus di utamakan, kalau memang bernegosiasi masih diperlukan itu sah-sah saja, tapi aksi boikot yang tidak jelas ini justru akan merugikan rakyat,” kata Made Adnyana.
Sementara itu, I Gede Putu Suastika, juga mengaku gregetan meliat kondisi itu. Itu sebabnya, dia dengan lantang bersuara akan melakukan langkah-langkah untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini di DPRD Karangasem.
“Anda boikot, kami pun bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan program bupati. Dan jangan salahkan ketika kami akan bongkar-bongkaran, tentang oknum partai pemboikot dari pusat sampai bawah. Reses anda akan menjadi petaka gede (besar). Ingat itu,” ketus I Gede Putu Suastika. (*ger/bfn)
