BPKAD Mulai Terapkan Pungutan PBJT

Upaya Memaksimalkan PAD Karangasem dari Sektor Pariwisata

bpkad-mulai-terapkan-pungutan-pbjt
Foto: Kepala BPKAD, Wayan Ardika.

KARANGASEM, Balifactualnews.com–Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sejak awal tahun 2024 mulai menerapkan sistem pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada objek wisata. Hal ini dilakukan dalam upaya Memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata

Kepala BPKAD Karangasem, I Wayan Ardika, Kamis (4/1) mengungkapkan, penerapan pemungutan PBJT pada objek wisata yang ada di wilayahnya efektif berlaku mulai 1 Januari 2024.

“Pungutan PBJT ini kami lakukan karena Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah resmi mengumumkan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut. Dan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” ungkap Ardika.

Melalui penerapan Perda tersebut, Ardika berharap, sejumlah obyek wisata yang sebelumnya tidak bisa memungut retribusi seperti objek wisata Taman Ujung dan Tirta Gangga nantinya bakal dipungut melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

“Kami berharap pemungutan PBJT ini akan memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan di Karangasem serta mampu memaksimalkan PAD,” katanya.

Ardika menambahkan, Karangasem tidak bisa mengandalkan PAD dari sektor pajak MBLB yang saat ini menjadi penyumbang PAD tertinggi. Mengingat, untuk PHR sendiri menduduki posisi kedua dalam hal penyumbang PAD setelah MBLB. “Kami berupaya mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki Karangasem. Saat ini pungutan retribusi hiburan terkait rafting snorkling, diving, semuanya dihapus,namun diganti menjadi PBJT yang masuk kedalam Jasa Kesenian dan Hiburan,” pungkasnya. (tio/bfn)

 

Exit mobile version