Capai Target Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sekda Suyasa Imbau Pejabat PBJ Lebih Cermat dan Teliti

capai-target-penggunaan-produk-dalam-negeri-sekda-suyasa-imbau-pejabat-pbj-lebih-cermat-dan-teliti
Sekda Gede Suyasa saat memimpin rapat koordinasi evaluasi realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) daerah tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati, pada Senin (19/2/2024).

BULELENG, Balifactualnews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng mengimbau pejabat pengadaan barang dan jasa pada masing-masing perangkat daerah untuk lebih cermat dan teliti saat memasukkan perencanaan ke sistem. Hal ini agar target penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada tahun anggaran 2024 mencapai target yang ditentukan.

Hal tersebut diungkapkan saat Sekda Gede Suyasa memimpin rapat koordinasi evaluasi realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) daerah tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati, pada Senin (19/2/2024). Para pejabat pengadaan barang dan jasa masing-masing perangkat daerah seharusnya bisa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Sehingga kedepan penginputan target perencanaan bisa lebih detil dan hasilnya bisa mencapai target realisasi belanja yang ditentukan. “Jadi jangan belanja yang tidak masuk PDN dimasukkan ke sistem sehingga capaiannya menjadi berat karena memang bukan target PDN namun terinput di sistem. Lebih cermat dan teliti dan tentu jika sudah terpasang di perencanaan maka bisa dieksekusi,” ujarnya.

Sekda Suyasa menjelaskan jika target realisasi belanja produk dalam negeri terpenuhi maka akan memberikan efek ganda kepada pemerintah maupun masyarakat. “Ini untuk menjaga ketahanan ekonomi, memperkuat produk dalam negeri, memperkuat daya beli karena produksi dalam negeri laku. Kalau produk dalam negeri terpenuhi maka UMKM kuat,” terangnya.

Sekda Suyasa memaparkan realisasi belanja produk dalam negeri tahun anggaran 2023 sebesar 57 persen. Belum mencapai target yang ditentukan sebesar 60 persen. Itu karena masih terdapat kesalahan input dari perencanaan dan realisasi. Sehingga untuk menambah kompetensi para penjabat PBJ juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilakukan bimbingan teknis oleh Advisor LKPP RI. (tya/bfn)

 

Exit mobile version