DENPASAR, Balifactualnews.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pengembangan industri Financial Technology (Fintech), termasuk Pinjaman Daring (Pindar), yang berjalan seiring dengan penguatan literasi keuangan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara dalam ajang Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Menurut Koster, perkembangan teknologi keuangan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang baik agar masyarakat tidak mengambil keputusan berutang secara impulsif dan konsumtif.
Ia menyoroti masih besarnya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan hanya sekitar sepertiga yang mengalir ke sektor produktif. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap ke sektor produktif.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” tegas Koster.
Khusus di Bali, Koster mendorong agar pembiayaan melalui Pindar dapat lebih banyak diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif. Di antaranya petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga pengusaha muda yang tengah merintis dan mengembangkan usahanya.
Menurutnya, industri Pindar perlu memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal di Bali agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Ia mengingatkan, kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta risiko sebagai peminjam justru dapat menjadi persoalan bagi masyarakat.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Karena itu, Koster meminta para pelaku industri Pindar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran dana. Menurutnya, industri pembiayaan digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara pertumbuhan, penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan sasaran penyaluran, dan perlindungan konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali menjadi mitra bagi industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga ke tingkat akar rumput.
Menurutnya, Bali memiliki jaringan sosial yang kuat melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, Pemprov Bali juga tengah menjalankan program literasi digital yang menjangkau SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Koster berharap industri Pindar tidak hanya hadir di Bali untuk memperluas pasar, tetapi juga mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, industri pembiayaan digital idealnya menjadi mitra yang memahami karakteristik Bali sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani.
Di akhir sambutannya, Koster menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, serta seluruh pelaku industri yang hadir dalam Fintech Lending Days 2026.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan kesepakatan dan langkah nyata untuk memperkuat ekosistem pembiayaan digital nasional sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian Bali.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Dengan sekitar 440 ribu UMKM, Bali dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pembiayaan digital untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
Namun demikian, menurut Bernadino, tantangan industri Pindar tidak hanya terletak pada kemampuan menyediakan dana, melainkan juga bagaimana mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk dan terhubung ke dalam ekosistem keuangan.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen sebagai fondasi bagi pertumbuhan industri Pindar yang berkelanjutan.
Fintech Lending Days 2026 sendiri merupakan forum strategis yang digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis. Berbagai agenda digelar, mulai dari strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase.
Kegiatan ini juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Selain itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun turut hadir dalam sesi Fireside Conversation. (ger/bfn)
