KARANGASEM, Balifactualnews.com – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem masih mencapai sekitar 27,32 ribu orang atau 6,40 persen. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Bali yang tercatat sebesar 3,42 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk memutus mata rantai kemiskinan di Bumi Lahar, pemerintah daerah mendorong penguatan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Rakor PK) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran atau launching Pepadu Karangasem, Rabu (7/10/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan kerja bersama. Menurutnya, kemiskinan bersifat multidimensi sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
“Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan kerja bersama karena kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” ujar Widiantara.
Ia mengatakan Karangasem sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, UMKM hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut, kata dia, perlu diorkestrasi agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut diorkestrasi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan,” katanya.
Widiantara menegaskan, salah satu kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah memperkuat integrasi data dan kolaborasi lintas sektor. Seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, sekaligus menggunakan data sebagai dasar dalam menetapkan sasaran program dan kegiatan.
Upaya tersebut mencakup penguatan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, penyatuan arah kebijakan dan strategi, penguatan integrasi serta pemanfaatan data, hingga peningkatan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi dan mitra pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
Dalam Rakor tersebut, Pemkab Karangasem sekaligus meluncurkan Pepadu Karangasem sebagai inovasi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Widiantara menjelaskan, Pepadu Karangasem merupakan model integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor yang menghubungkan permasalahan, potensi, lokasi, sasaran, sumber daya, indikator dan shared outcome dalam upaya penurunan dan penanggulangan kemiskinan.
“Pepadu Karangasem merupakan model integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor yang menghubungkan permasalahan, potensi, lokasi, sasaran, sumber daya, indikator dan shared outcome untuk penurunan dan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, program penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Setiap program dapat saling terhubung, memiliki sasaran yang jelas dan diarahkan berdasarkan permasalahan serta potensi di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian, kesungguhan dan kerja bersama.
Ia menekankan bahwa kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.
“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi berkaitan dengan terbatasnya akses pekerjaan, air bersih, infrastruktur, perumahan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari kerentanan,” jelas Gus Par.
Menurutnya, Kabupaten Karangasem memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi sumber pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut antara lain sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, kekayaan alam serta kekayaan budaya.
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Gus Par menegaskan, penanggulangan kemiskinan harus bergerak dalam satu arah dengan menggunakan data yang sama, menetapkan sasaran yang jelas dan memastikan setiap intervensi antarperangkat daerah saling menguatkan.
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi perdesaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ketiga, menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah yang dilakukan secara terpadu.
“Penanggulangan kemiskinan harus bergerak satu arah, menggunakan data yang sama, menetapkan sasaran yang jelas, dan memastikan intervensi antarperangkat daerah saling menguatkan,” tegas Gus Par.
Lebih lanjut, Gus Par berharap Pepadu Karangasem tidak berhenti sebagai sebuah aplikasi atau inovasi teknologi semata. Menurutnya, Pepadu harus menjadi cara kerja baru dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pepadu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, mempertemukan data dengan potensi daerah, serta memastikan program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat benar-benar terhubung dengan kelompok yang membutuhkan.
“Kita berharap Pepadu ini tidak berhenti sebagai sebuah aplikasi atau inovasi teknologi, melainkan Pepadu harus menjadi cara kerja baru dalam perencanaan dan penganggaran, untuk lebih terintegrasi, kolaboratif, tepat sasaran, dan terukur hasilnya,” tandas Gus Par.
Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas serta seluruh mitra pembangunan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama.
Dengan penguatan integrasi data, sinergi lintas sektor dan optimalisasi potensi ekonomi lokal, Pemkab Karangasem berharap upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan, sehingga masyarakat miskin dan kelompok rentan mendapatkan intervensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. (ger/bfn)
