JAKARTA, Balifactualnews.com – Gelombang demonstrasi telah mengguncang negara Nepal. Demonstrasi yang dipimpin oleh generasi muda yang dikenal sebagai “Gen Z protest”. Aksi ini bermula dari protes terhadap kebijakan pemerintah yang melarang 26 platform media sosial karena dianggap tidak mendaftar secara resmi, namun gelombang protes meluas menjadi tuntutan yang terhadap korupsi, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan elit politik.
Beberapa aksi protes bahkan berubah menjadi kekerasan dan vandalisme, khususnya pembakaran gedung-gedung publik dan properti pejabat. Amukan massa juga menyasar gedung pemerintahan seperti, gedung parlemen, Mahkamah Agung, kediaman pejabat tinggi, serta markas partai politik diserang dan dibakar.
Meluasnya aksi demonstras juga terjadi di kota besar seperti Biratnagar, Birgunj, Pokhara, dan Bharatpur, ratusan kantor unit pemerintah lokal dirusak dan dibakar. Tak ayal, dokumen-dokumen penting pemerintah ikut hancur akibat pembakaran akibatnya layanan publik pemerintah setempat terganggu. Ironisnya massa juga menyerang hotel-hotel mewah seperti Hyatt Regency dan Hilton di Kathmandu yang dilaporkan mengalami penyerangan hingga kebakaran hebat.
Laporan menyebutkan angka korban tewas diperkirakan puluhan orang, sementara korban yang cerdera dikabarkan mencapai ribuan orang. Polisi polisi diserang hingga menyebabkan bentrokan di berbagai tempat. Mengatasi hal tersebut, aparat keamanan setempat menerapkan larangan berkumpul, jam malam serta dilakukan mobilisasi militer di beberapa area. Dikabarkan, di tengah protes yang meluas tersebut, perdana menteri K. P. Sharma Oli mengundurkan diri.
Selain adanya larangan media sosial ada beberapa faktor pemicu protes ini, diantaranya, ketidakpuasan terhadap elit politik, dimana ada tuduhan bahwa politikus dan keluarganya menikmati kekayaan dan fasilitas, sementara generasi muda sulit mendapatkan pekerjaan. Sementara pemerintah setempat dianggap lamban menyikapi gelombang protes isu korupsi dan tuntutan transparansi tersebut.
Melansir lama Politico, situasi saat ini mulai relatif mereda setelah penarikan kebijakan larangan media sosial dan pengunduran diri perdana menteri. Namun usaha perbaikan dan pemulihan gedung-gedung serta layanan publik akan memerlukan waktu.
Sushila Karki (mantan hakim agung) pemerintah setempat ditunjuk untuk memimpin Nepal. Sushila Karki dilantik guna memimpin sampai pemilu baru dijadwalkan pada Maret 2026. Karki secara luas dianggap memiliki citra yang bersih.
Melansir BBC, Perdana Menteri Sementara Nepal yang baru dilantik mengatakan ia akan menjabat tidak lebih dari enam bulan.
“Saya tidak menginginkan pekerjaan ini. Setelah mendengar suara-suara dari jalanan, saya terpaksa menerimanya,” kata Sushila Karki, berbicara untuk pertama kalinya sejak dilantik pada hari Jumat. Ia mengatakan akan menyerahkan kepemimpinan kepada pemerintahan baru yang akan dibentuk setelah pemilihan umum pada 5 Maret tahun depan.
Pengangkatannya terjadi setelah lebih dari 70 orang tewas dalam protes antikorupsi yang menggulingkan pemerintah Nepal.
Karki mengambil sumpah jabatan setelah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin protes dari gerakan yang disebut “Gen Z”.
“Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z. Yang dituntut kelompok ini adalah pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi.” ujarnya.
Korban tewas akibat kerusuhan tersebut kini telah mencapai 72 orang, termasuk tiga personel polisi, kata para pejabat.
“Saya merasa malu. Jika mereka orang Nepal yang menghancurkan bangunan-bangunan penting ini, bagaimana mereka bisa disebut orang Nepal,” imbuhnya.
Kini Karki dan kabinetnya akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali parlemen dan gedung-gedung penting lainnya yang diserang, selain meyakinkan para pengunjuk rasa Gen Z yang menginginkan perubahan – dan orang lain di Nepal yang takut demokrasi muda dan tatanan konstitusionalnya mungkin akan tergelincir. (ina/bfn)
