KARANGASEM, Balifactualnews.com – Pengembangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Karangasem, kembali menyeret tiga tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menahan tiga pihak penerima kredit berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57), Kamis (12/11/2026).
Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp950 juta. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian dalam perkara korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang mencapai Rp2.694.053.170.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup terkait dugaan keterlibatan masing-masing tersangka.
Berita Terkait : Bukan Krama, Terima Kredit Rp250 Juta, Nasabah LPD Klungah Ditahan
“Penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus memperlancar proses penanganan perkara. Mereka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 12 November hingga 1 Desember 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem,” ujar Kusufi.
Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Mulai dari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, ketentuan wilayah pelayanan, prinsip kehati-hatian, hingga persyaratan administrasi.
“Jadi, penyimpangan yang ditemukan tidak hanya menyangkut proses pencairan kredit, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana LPD,” tegasnya.
Kusufi juga mengungkapkan, pertimbangan penahanan turut didasarkan pada adanya dugaan pemberian keterangan yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan serta upaya memengaruhi saksi.
“Penyidik mempertimbangkan adanya dugaan pemberian keterangan yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan serta upaya memengaruhi saksi. Karena itu, penahanan dipandang perlu untuk kepentingan penyidikan,” ungkapnya.
Dalam penyidikan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam proses pencairan kredit. IWD diduga memperoleh kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah. IWD juga diduga mengarahkan dua pihak lainnya mengajukan kredit masing-masing Rp250 juta. Dana tersebut diduga digunakan untuk mengambil alih utangnya melalui pembelian bagian tanah yang sebelumnya menjadi jaminan kredit.
Sementara itu, IWJ diduga memperoleh kredit Rp250 juta dengan menggunakan tanah yang hendak dibelinya sebagai jaminan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi dan pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi. Namun, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan.
Adapun MNA alias INJ diduga bersama seorang pihak berinisial IWD bersepakat mengajukan kredit sebesar Rp400 juta menggunakan nama istrinya. Kredit tersebut belakangan mengalami kemacetan hingga jatuh tempo.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, kerugian yang dikaitkan dengan ketiga tersangka mencapai Rp950 juta. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kerugian perkara LPD Desa Adat Kelungah sebesar Rp2.694.053.170.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Kepala LPD Desa Adat Kelungah. Tersangka dalam perkara terdahulu tersebut kini telah menjalani proses persidangan melalui berkas perkara terpisah.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, serta ketentuan Pasal 18 UU Tipikor dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kejari Karangasem menegaskan proses penyidikan tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak para tersangka. (tio/bfn)
