KARANGASEM, Balifactualnews.com – Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai menyusun strategi pembangunan daerah untuk tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Gedung Sabha Prakerti, Senin (30/3/2026). Forum tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah daerah.
Kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan itu berlangsung dinamis. Berbagai isu strategis dibahas guna memastikan pembangunan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, mengatakan Musrenbang memiliki fungsi penting sebagai wadah penyelarasan visi pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh pihak perlu memiliki kesamaan persepsi dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dijalankan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyepakati persoalan, menentukan prioritas, sekaligus merumuskan program dan indikator kinerja pembangunan tahun 2027,” kata Widiantara.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan mendasar kembali mengemuka. Pengembangan potensi wilayah yang belum maksimal, tingginya angka kemiskinan, persoalan pengelolaan sampah, hingga kondisi jalan yang masih memerlukan perbaikan menjadi topik utama yang mendapat perhatian peserta forum.
Tak hanya itu, kebutuhan air bersih, peningkatan mutu pendidikan, serta kualitas layanan kesehatan juga dinilai masih memerlukan intervensi yang lebih serius dalam perencanaan pembangunan mendatang.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Kita tidak boleh lagi merancang program yang hanya bagus di atas kertas. RKPD 2027 harus hadir sebagai solusi nyata atas persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari,” tegasnya.
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Par tersebut, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang direncanakan harus memiliki manfaat yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan sangat besar. Karena itu, kita harus berani memilih mana yang benar-benar prioritas. Jangan semua ingin dikerjakan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang selesai dengan baik,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gus Par menempatkan penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur jalan sebagai dua sektor yang tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut dinilai memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan jalan merupakan urat nadi perekonomian. Jika dua hal ini belum tertangani dengan baik, akan sulit berbicara mengenai percepatan kemajuan daerah,” katanya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan. Ia menilai berbagai program tidak akan berjalan optimal apabila masih ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antarinstansi.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, kolaborasi, dan kesamaan visi agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai,” tandasnya.
Selain menyoroti aspek perencanaan, Gus Par menekankan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, wajib diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan program maupun anggaran daerah.
“Perencanaan yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang bersih. Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan keharusan,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam Musrenbang menunjukkan tingginya kebutuhan pembangunan Kabupaten Karangasem. Tercatat sebanyak 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 subkegiatan diusulkan dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1,84 triliun.
Besarnya angka tersebut menjadi gambaran tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Karena itu, penyusunan skala prioritas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
“Jangan sampai kita besar di rencana, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Yang paling penting bukan banyaknya program yang dibuat, melainkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Gus Par.
Musrenbang RKPD yang diikuti 128 peserta ini berlangsung selama dua hari. Pembahasan dilakukan melalui tiga kelompok kerja utama, yakni bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Melalui forum perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan mampu menjawab berbagai tantangan daerah. Hasil Musrenbang nantinya akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat Karangasem. (ger/bfn)
