Pj Bupati Buleleng Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pers dan Pemerintah Daerah

pj-bupati-buleleng-sampaikan-pentingnya-kolaborasi-pers-dan-pemerintah-daerah
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana
banner 120x600

BULELENG, Balifactualnews.com – Dalam menyelenggarakan pembangunan, pers merupakan salah satu unsur dari pentahelix yang saling berkolaborasi. Fungsi pers sebagai media informasi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyalurkan saran dan masukan terhadap suatu kebijakan.

Ditemui di rumah jabatan, pada Senin (3/6/2024), Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan selama hampir dua tahun ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah pers merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyukseskan program pemerintahan selain unsur lainnya yakni Pemerintah, Akademisi, Komunitas, dan Pengusaha. Keberadaan pers dapat mendorong transformasi pemerintah daerah dari segi reformasi. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan dan bersinergi dengan pers.

Pj Bupati Lihadnyana menambahkan sejauh ini sinergi antara Pemerintah kabupaten Buleleng dan pers sudah terjalin dengan baik. “Kedepan kita akan dorong kerjasama yang lebih baik lagi karena lewat pers apa yang dilakukan pemerintah daerah sampai ke masyarakat. Tentunya kerjasama kita dengan pers yang benar-benar menginformasikan berita aktual, terpercaya, adil, dan apa adanya,” terangnya.

Pers juga menjadi instrumen otokritik yang dibutuhkan pemerintah daerah. Sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, pers menjadi pengingat apakah kebijakan yang telah dibuat sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada hakikatnya program dibuat pemerintah untuk menutup kesenjangan yang ada di masyarakat. “Itu penting karena belum tentu apa yang dilakukan pemerintah sampai di masyarakat. Oleh karena itu menurut kami Pers itu menjadi nafas dan jiwa pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ditempat yang sama , Pj Bupati Lihadnyana juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan sejak menjadi Penjabat Kepala Daerah. Mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik merupakan dua hal prioritas disamping program nasional yang diutamakan seperti penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengangguran, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. “Sebagai penjabat Bupati tentunya setiap tiga bulan dievaluasi untuk menjelaskan progress yang sudah dicapai. Astungkara dari aspek PAD bisa kita tingkatkan hingga mendekati 500 miliar, kemiskinan ekstrem sudah mampu kita nol-kan, angka stunting saat ini kita sudah sangat rendah, inflasi juga sudah terkendali,” paparnya.(tya/bfn)