KARANGASEM, Balifactualnews.com – Keluhan masyarakat terkait kerusakan akses jalan di Banjar Adat Buluh Winangun, Banjar Winangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, turun langsung menemui warga untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi di lapangan, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kondisi jalan sepanjang sekitar 2,8 kilometer yang telah mengalami kerusakan cukup parah. Jalan tersebut diketahui merupakan hasil pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2009 dan hingga kini belum pernah mendapatkan perbaikan.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret karena jalan tersebut menjadi akses utama yang digunakan setiap hari oleh warga untuk berbagai aktivitas.
Jro Mangku Surata mengatakan, keberadaan jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat Buluh Winangun. Selain menjadi jalur transportasi untuk kegiatan ekonomi, akses tersebut juga digunakan oleh para pelajar yang setiap hari berangkat ke sekolah.
“Jalan ini sudah sekitar 17 tahun belum pernah diperbaiki. Padahal menjadi akses utama masyarakat Buluh Winangun,” ujarnya.
Menurut Surata, persoalan jalan rusak sebenarnya telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah desa. Namun hingga kini belum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat kendala terkait status kepemilikan jalan yang belum jelas.
Ia menjelaskan, karena jalan tersebut merupakan aset pembangunan melalui program PNPM, pemerintah desa meminta agar statusnya terlebih dahulu dihibahkan kepada desa atau pemerintah kabupaten sebelum proses perbaikan dapat dilakukan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menyatakan pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karangasem untuk mengkaji kemungkinan perbaikan jalan tersebut melalui skema anggaran yang tersedia.
Menurut Pandu, usulan masyarakat telah dicatat dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah.
“Aspirasi ini sudah kami catat. Kami akan koordinasikan dengan PUPR. Mohon warga bersabar karena prosesnya tidak bisa langsung dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dapat direalisasikan, pemerintah perlu memastikan kejelasan status lahan yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut. Hal ini penting agar proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.
Karena itu, Pandu meminta dukungan masyarakat, khususnya para pemilik lahan yang berada di sepanjang jalur jalan, untuk memberikan persetujuan terkait penggunaan lahan demi kepentingan pembangunan infrastruktur.
“Pastikan dulu ada persetujuan dari pemilik lahan di sepanjang jalan. Setelah itu baru diproses agar ke depan tidak menimbulkan masalah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem, I Nengah Bayu Pramana, menjelaskan bahwa solusi jangka pendek dapat ditempuh melalui mekanisme bantuan hibah karena jalan tersebut belum memiliki status resmi sebagai jalan kabupaten maupun desa.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat membentuk kelompok dan mengajukan proposal perbaikan jalan kepada pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan nantinya berupa material atau barang, sedangkan pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh pihak PUPR.
“Kelompok masyarakat bisa mengajukan proposal. Bantuan hibah nantinya diberikan dalam bentuk barang dan pengerjaannya tetap dilakukan oleh PUPR,” jelas Bayu.
Warga berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di Buluh Winangun. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta akses pendidikan di kawasan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih lancar. (ger/bfn)
