BANGLI, Balifactualnews.com – Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giriprasta, menegaskan bahwa predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, KLA harus mampu menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nyata hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Senin (8/6). Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangli, Forum Anak Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” tegas Ny. Seniasih Giriprasta.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari capaian administrasi maupun penghargaan yang diperoleh daerah, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, ia mendorong agar Forum PUSPA semakin diperkuat dan dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ny. Seniasih juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Forum Anak, Forum GenRe, PKK, organisasi perempuan, desa adat, dunia usaha, media, hingga keluarga dinilai memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, banyak persoalan sosial yang tidak selalu terdeteksi melalui mekanisme formal sehingga diperlukan kehadiran organisasi dan komunitas masyarakat yang mampu mendengar langsung aspirasi serta keluhan warga.
Selain itu, ia mengingatkan adanya tantangan baru yang dihadapi anak-anak di era digital. Pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut peran keluarga untuk semakin aktif dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan pendidikan karakter kepada anak.
“Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergotong royong dan hadir bersama untuk memastikan anak-anak Bali tumbuh sehat, aman, berkarakter, serta memiliki masa depan yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, menyampaikan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya.
Ia menjelaskan bahwa Forum PUSPA terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangli. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta memperkuat kolaborasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli memaparkan berbagai capaian daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Bangli berhasil meraih predikat Pratama selama tiga tahun berturut-turut dan meningkat menjadi predikat Madya pada tahun 2024.
Berbagai program pendukung terus diperkuat, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, sekolah ramah anak, fasilitas kesehatan ramah anak, peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.
Dari sisi perencanaan pembangunan, perlindungan anak juga terus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan yang berpihak pada anak merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Bali yang sehat, unggul, dan berdaya saing.
Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari perlindungan anak di era digital, penguatan literasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan sarana pendukung bagi peserta didik. Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli turut menyampaikan harapan agar ruang partisipasi anak semakin diperluas dan fasilitas pendidikan terus ditingkatkan guna mendukung pengembangan potensi generasi muda.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Bangli yang layak anak. Komitmen tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan hak anak, meningkatkan perlindungan khusus anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (ger/bfn)
