KARANGASEM, Balifactualnews.com – Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par, memberikan tanggapan atas sejumlah catatan yang disampaikan DPRD Karangasem dalam Sidang Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026). Salah satu isu yang menjadi perhatian dewan adalah dugaan belum optimalnya pendapatan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Dalam pandangan umum DPRD yang disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, I Nengah Sulandra, dewan menyoroti capaian pendapatan sektor MBLB yang dinilai masih jauh dari potensi yang tersedia. Dari estimasi potensi pendapatan sebesar Rp104 miliar, realisasi yang berhasil dicapai pemerintah daerah tercatat sekitar Rp80 miliar.
Selain persoalan pendapatan daerah, DPRD juga memberikan perhatian terhadap besarnya SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp146 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat evaluasi mengingat pada saat yang sama pemerintah daerah masih menghadapi defisit anggaran sebesar Rp55 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Gus Par menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem selalu terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan dari berbagai pihak. Namun demikian, ia meminta agar setiap dugaan yang disampaikan didukung dengan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila memang ditemukan adanya kebocoran pendapatan, silakan tunjukkan secara jelas dan berdasarkan fakta. Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap pengawasan demi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik,” tegas Gus Par di hadapan peserta sidang paripurna.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, ia berharap setiap kritik yang muncul dapat disertai analisis yang objektif sehingga mampu menghasilkan solusi yang konstruktif.
Saat pembahasan mengenai tingginya SILPA berlangsung dalam sidang paripurna istimewa tersebut, Bupati Gus Par juga secara langsung meminta perhatian Sekretaris Daerah Karangasem, I Ketut Sedana Merta, terkait evaluasi pengelolaan anggaran agar ke depan lebih optimal dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Gus Par menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan internal, serta optimalisasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Di tengah berbagai catatan yang disampaikan legislatif, Bupati tetap mengapresiasi rekomendasi DPRD yang dianggap sebagai bentuk masukan positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Ini penting untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan daerah maupun efektivitas belanja daerah pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Sidang paripurna LKPJ Tahun 2025 tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan daerah. Melalui evaluasi bersama, kedua pihak diharapkan mampu menyamakan langkah dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Karangasem. (ger/bfn)
