KARANGASEM, Balifactualnews.com – Dugaan praktik penyamaran toko modern berjejaring menjadi warung lokal mulai mendapat perhatian serius di Kabupaten Karangasem. Modus yang disinyalir digunakan untuk menyiasati pembatasan kuota dan jarak antargerai tersebut dinilai berpotensi melemahkan efektivitas regulasi daerah sekaligus mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil.
Ketua Pansus III, I Wayan Sumatra, mengungkapkan adanya indikasi toko modern yang secara tampilan menyerupai warung milik masyarakat, tetapi diduga memiliki isi, pengelolaan, dan sistem operasional layaknya toko modern berjejaring.
Temuan tersebut menjadi perhatian Pansus III karena keberadaan toko modern di Karangasem telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), termasuk ketentuan mengenai pembatasan kuota serta jarak pendirian.
Menurut Sumatra, regulasi tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern, bukan sekadar aturan administratif yang mudah disiasati melalui perubahan tampilan usaha.
“Perda dan Perbup itu kan dibuat untuk membatasi, bukan serta-merta asal tutup. Tapi kalau ini dibiarkan, mereka bertransformasi menjadi warung lokal padahal isinya adalah toko modern berjejaring. Ini bentuk kamuflase,” tegasnya seusai rapat Pansus III, Kamis (7/10/2026).
Ia menilai, dugaan praktik tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Pasalnya, pembatasan jumlah gerai di suatu wilayah bisa kehilangan efektivitas apabila toko yang secara substansi merupakan bagian dari jaringan modern beroperasi dengan identitas menyerupai usaha lokal.
Dalam ketentuan yang berlaku, jumlah toko modern di suatu wilayah kecamatan dibatasi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, apabila dugaan penyamaran tersebut tidak ditangani, jumlah usaha yang beroperasi dengan karakteristik toko modern berpotensi melampaui kuota yang diperbolehkan.
Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap persaingan usaha di tingkat lokal. Pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikhawatirkan semakin terdesak apabila pengawasan terhadap operasional toko modern tidak berjalan optimal.
Penegakan Perda Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Selain menyoroti dugaan modus operasional toko modern, Pansus III turut mempertanyakan kendala yang menyebabkan penegakan aturan di lapangan belum berjalan maksimal.
Sumatra meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar membangun koordinasi yang lebih solid. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pembahasan rapat dengar pendapat (RDP), Satpol PP Karangasem disebut telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan penegakan Perda. Namun, langkah penertiban membutuhkan dukungan kajian teknis serta kejelasan aspek perizinan dan tata ruang dari OPD yang membidangi urusan tersebut.
Dengan demikian, tindakan di lapangan memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
“Ini tidak bisa OPD jalan sendiri-sendiri, harus simultan. Satpol PP tidak bisa disalahkan begitu saja karena mereka bekerja berdasarkan SOP dan butuh kajian perizinan serta tata ruang sebagai dasar hukum yang kuat,” jelas Sumatra.
Ia menegaskan, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar penanganan dugaan pelanggaran tidak berhenti pada pembahasan rapat. Pemeriksaan terhadap legalitas usaha, kesesuaian perizinan, tata ruang, serta pola operasional toko perlu dilakukan berdasarkan fakta di lapangan.
Pansus III pun mendesak OPD teknis bersama tim terkait segera merumuskan langkah konkret untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumatra berharap, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah nyata apabila ditemukan pelanggaran, sehingga aturan mengenai toko modern benar-benar diterapkan secara konsisten.
Upaya tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menjaga wibawa regulasi daerah, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih adil serta memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan pasar tradisional di Karangasem. (bfn)
