KARANGASEM, Balifactualnews.com – Rencana pinjaman daerah Kabupaten Karangasem diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga perbaikan jalan rusak menjadi sejumlah kebutuhan yang didorong untuk mendapat prioritas pendanaan.
Dorongan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Karangasem, I Made Tarsi Ardipa. Menurutnya, pinjaman daerah dapat menjadi peluang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum tertangani secara optimal.
“Pada prinsipnya kami mendukung pinjaman daerah guna mengoptimalkan dan mempercepat pembangunan. Selama ini masih banyak infrastruktur yang belum optimal, seperti kurangnya penyediaan air minum, alat kesehatan, serta banyaknya jalan yang rusak,” ujar Tarsi.
Meski mendukung, Tarsi mengingatkan agar rencana pinjaman tidak dilakukan tanpa perhitungan matang. Pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah yang dipinjam memiliki peruntukan jelas, perencanaan terukur, serta memberikan manfaat jangka panjang.
Ia mengusulkan agar kebijakan pinjaman daerah diatur melalui peraturan daerah (perda) khusus. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan anggaran.
“Pinjaman daerah ini perlu perda khusus dan dikaji secara mendalam guna mengantisipasi penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Selain pinjaman daerah, Fraksi Demokrat juga menyetujui penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara dan PT BPD Bali. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat sinergi sektor perbankan dan penjaminan kredit dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Namun, Tarsi menekankan setiap perubahan, pengurangan, maupun perubahan bentuk penyertaan modal harus ditetapkan melalui perubahan perda sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pembahasan Rancangan APBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2027, ia juga mendorong agar anggaran pembangunan diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pelestarian adat dan budaya, penguatan kearifan lokal, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut Tarsi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. “Dengan perencanaan matang dan penganggaran tepat sasaran, setiap kebijakan fiskal kami harapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Karangasem,” tegas Tarsi. (tio/bfn)
