Anggaran Cekak, Dewan Ngotot Pokir Terakomodir

banner 120x600
Foto kolase.

KARANGASEM, Balifactualnews.com — Pemkab Karangasem dipastikan bakal mengalami krisis anggaran di tahun 2022. Itu terjadi karena dana transfer pusat dan provinsi di pangkas. Bahkan devisit anggaran yang dimiliki mencapai Rp 246 miliar lebih.

Namun dibalik kondisi keuangan daerah yang semakin menipis, DPRD Karangasem malah ngotot memperjuangkan hasil resesnya yang dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran dewan (Pokir), agar tetap bisa terakomodir. Bahkan untuk semua anggota Dewan nilai Pokir tidak main-main, yakni mencapai Rp 20,5 miliar.

Sikap ngotot para wakil rakyat Karangasem itu terungkap dalam rapat kerja (Raker) gabungan komisi DPRD Karangasem dengan eksekutif yang membahas materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2022, pada Senin 15 Nopember 2021.

Raker dipimpin ketua DPRD I Wayan Suastika berlangsung panas dan alot yang berujung skorsing hingga rehat makan siang. Itu terjadi lantaran eksekutif yang dipimpin langsung Sekda Ketut Sedana Merta itu belum berani menyanggupi keinginan para anggota Dewan tersebut.

Pembahasan berkutat pada target PAD tahun 2022. Dalam postur RAPBD 2022, PAD dirancang mengalami kenaikan sebesar Rp 7 miliar dari Rp 258 miliar naik menjadi Rp 265 Miliar. Kendati sudah ada target kenaikan yang cukup tinggi, namun Dewan tetap ngotot menaikan lagi target PAD melebihi dari Rp 265 miliar.

“Target PAD itu masih bisa dinaikan, caranya dengan menaikan harga dasar pajak galian C,” tukas anggota Komisi III DPRD Karangasem I Nyoman Musna Antara.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, menaikkan harga dasar pajak galian C itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, menginggat penggunaan anggaran tahun 2022 masih berproses alias belum dijalankan. “Agar tidak terjadi ketersinggungan, Pemkab Karangasem harus segera bersurat ke kabupaten lain berkaitan kenaikan harga dasar pajak galian C ini,” ucapnya.

Dipihak lain Ketua Fraksi Golkar, I Nyoman Sumadi menambahkan, Pokir merupakan pemenuhan hak Dewan berkaitan dengan reses yang dilakukan sebelumnya. “Pokir Dewan merupakan salah satu cara untuk menggeliatkan perekonomian. Kami meminta Infrastruktur yang belum jelas dan urgent itu di pangkas,” tohoknya.

Sebelumya Sekda Ketut Sedana Merta memaparkan, belum bisa terpenuhinya pokir Dewan karena kondisi keuangan Pemkab Karangasem mengalami penurunan akibat dampak pandemi.

“Kondisi keuangan yang semakin sulit membuat kami melakukan pemangkasan terhadap sejumlah kegiatan di masing-masing OPD. Rata-rata pemangkasan dilakukan hamor 33 persen dari rancangan awal APBD 2022.,” jelas Sedana Merta. (*tio/bfn)