KARANGASEM, Balifactualnews.com – Sebanyak 75 desa di Kabupaten Karangasem telah membentuk Koperasi Merah Putih, namun isu mengenai jaminan dana sebesar Rp 3 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran bagi para perbekel. Mereka khawatir tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mengakses dana tersebut.
Kekhawatiran tersebut langsung disikapi, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, saat mengadakan rembug desa dena para Perbekel se Kabupaten Karangasem, di Banjar Menira, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kamis (26/6/2025).
“Jangan khawatir saat ini semuanya masih dalam pembahasan pemerintah pusat,” tegas Cak Imin saat menjawab pertanyaan wartawan terkait jaminan untuk mengakses permodalan koperasi merah putih tersebut.
Cak Imin menghimbau kepada perbekel dan peserta rembug desa yang hadir untuk tidak resah, apalagi merasa bimbang dengan adanya isu tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes.
“Baik BUMDes maupun Koperasi Merah Putih keduanya dapat berjalan beriringan, tentu kedepan setelah pembentukan awal ini akan dibuatkan formulasi kembali sehingga nanti keduanya bisa berjalan bersama,” kata Cak Imin.
Dihadapan Cak Imin, Ketua Forum Perbekel Bali sekaligus Perbekel Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, I Gede Pawana, mengatakan, sebanyak 75 Desa di Kabupaten Karangasem sudah membentuk Koperasi Merah Putih sesuai arahan dari pemerintah pusat. Hanya saja, Pengurus Koperasi Merah Putih masih mencari jawaban atas beberapa pertanyaan krusial, seperti sektor usaha apa yang akan digeluti dan bagaimana mengakses dana pemerintah sebesar Rp 3 miliar yang membutuhkan agunan atau jaminan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, terutama karena harus bersaing dengan BUMDes yang sudah mapan.
“Kami di desa tidak punya jaminan yang cukup untuk mengakses dana tersebut, karena sebagian besar tanah milik desa adat,” ujar Pawana. (ger/tio)
