Dewan Karangasem Dorong Perbanyak Bantuan Hibah dan Bansos

Sepakat Bahas RAPBD Semesta Berencana 2023

dewan-dorong-perbanyak-bantuan-hibah-dan-bansos
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ni Kadek Sri Dewi Wahyuni saat membacakan pemandangan umum fraksinya pada sidang paripurna DPRD Karangasem terkait pembahasan RAPBD Semesta Berencana 2023 yang disodorkan Bupati Gede Dana pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.

KARANGASEM, Balifactualnews.com—Lima fraksi yang ada di DPRD Karangasem, yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Nawasatya Partai Nasdem, Gerindra dan Fraksi Catur Warna sepakat membahas RAPBD Semesta Berencana tahun 2023 yang diajukan Bupati Gede Dana pada sidang paripurna sebelumnya.

Kesepakatan itu mengemuka  pada sidang paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika, didampingi tiga wakil ketua, yakni I Nengah Sumardi, I Gusti Gede Subagiartha, dan I Wayan Parka, Senin (19/9/2022).

Sidang paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan ABPD 2023  itu berlangsung quorum,  dihadiri Bupati Gede Dana bersama Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa  dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Karangasem.

Tapi,  yang menggelitik dalam sidang paripurna tersebuthibah, semua fraksi mendesak  Pemkab Karangasem meningkatkan anggaran di bidang hibah dan bantuan sosial dengan memberikan BLT kepada masyarakat  untuk menekan peningkatan jumlah masyarakat miskin di Karangasem.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Ni Kadek Sri Dewi Wahyuni, menyatakan,mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada tujuan mensejahterakan masyarakat  dan pembangunan.

“Fraksi PDI Perjuangan sepakat RAPBD Semesta Berencana 2023  untuk di bahas, karena bermuara untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Karangasem,” tegas Dewi Wahyuni saat membacakan pemadangan umum fraksinya.

Senada dengan PDI Perjuangan, Fraksi Golkar juga sepakat RAPBD Semesta Berencana 2023  dibahas  sesuai jadwal rapat-rapat yang telah ditetapkan.  Kendati demikian, Fraksi Golkar tetap menyodorkan bebeberapa catatan terhadap RAPBD 2023 yang disodorkan eksekutif itu.

“Materi   RAPBD Semesta Berencana 2023  yang disampaikan eksekutif  tidak semata-mata memenuhi ketepatan waktu, tapi wajib disertai dengan dokumen,” tegas Komang Rena saat membacakan pemadangan umum  fraksinya.

Sedangkan pandangan umum Fraksi Nawasatya Partai NasDem, yang dibacakan, I Made Juwita, mendorong agar Pemkab Karangasem terus melakukan Inovasi dan terobosan khususnya untuk pemulihan ekonomi dan infrastruktur di Karangasem.

Selain itu, Fraksi Nawasatya Partai Nasdem,  juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih mencermati dalam merancang peraturan daerah. “Pencermatan dalam merancang peraturan daerah sangat penting, sehingga apa yang sudah dirancang  dan menjadi peraturan daerah dapat   direalisasikan dengan maksimal, serta bermanfaat buat masyarakat Karangasem,” ucap Juwita.

Pandangan umum Fraksi Gerindra  yang dibacakan I Gede Dondo Wijaya,  lebih menukik  pada  kemiskinan Karangasem saat ini. Fraksi Gerindra menilai tahun 2023  angka kemiskinan di Karangasem jauh lebih meningkat dari sebelumnya.  Selain disebabkan karena dampak pandemic Covid-19, juga imbas dari kenaikan harga BBM.  Menurut Fraksi Gerindra, memperbanyak bantuan hibah dan bantuan sosial  menjadi salah satu solisi untuk menekan angka kemiskinan itu.

“Peningkatan angka kemiskinan ini harus dicegah, solusinya pemerintah daerah harus  memprioritaskan anggaran 2023 untuk  bantuan hibah dan  dan bantuan sosial dengan memberikan BLT,” ucap Dondo.

Fraksi Catur Warna  sepakat dengan saran yang disampaikan Fraksi Gerindra tersebut, melalui  Haji Marjuhin, Fraksi Catur Warna, menegaskan,  peningkatan bantuan hibah dan bantuan sosial akan berpengaruh pada perubahan ekonomi masyaraat  Karangasem ditengah situasi sulit  yang terjadi saat ini.

“Program pemerintah daerah yang akan dijalankan sepanjang tahun 2023 harus mendapatkan pengawasan lebih maksimal dan terfokus pada masing-masing kegiatan. Pengawasan ini sangat penting agar tidak ada temuan dari  pihak audit,” tandas politidi PKS itu. (tio/bfn)

 

Exit mobile version