KARANGASEM, Balifactualnews.com – Ruang pembiayaan pembangunan Kabupaten Karangasem pada 2027 mendapat tambahan melalui kenaikan alokasi belanja modal sebesar Rp120,03 miliar. Dalam RAPBD 2027, belanja modal dirancang mencapai Rp247,65 miliar, membuka peluang lebih besar untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, belanja pegawai justru mengalami penyesuaian. Alokasinya dirancang sebesar Rp876,20 miliar atau turun Rp52,44 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan komposisi anggaran ini menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karangasem dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2027, Senin (2/11).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, I Gede Parwata, meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor penurunan belanja pegawai tersebut, termasuk kemungkinan efisiensi birokrasi, jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, maupun pergeseran pembiayaan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp61,27 miliar menjadi Rp505,78 miliar. Secara keseluruhan, belanja operasi dirancang mencapai Rp1,457 triliun atau meningkat sekitar Rp38,18 miliar.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar perubahan struktur anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan tetap menjadi prioritas.
Menanggapi catatan tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menjelaskan bahwa penyesuaian belanja pegawai telah memperhitungkan kebutuhan riil, jumlah pegawai, dinamika kepegawaian, serta komponen penganggaran lainnya.
Sementara peningkatan belanja barang dan jasa diarahkan untuk menunjang program prioritas pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen memastikan penggunaannya efisien, tepat sasaran, dan tidak berorientasi pada belanja rutin maupun seremonial yang tidak produktif,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Par tersebut.
Adanya kenaikan belanja modal dan penataan komposisi belanja daerah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mempercepat pembangunan.
“Tantangannya, tambahan anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi infrastruktur yang lebih baik, pelayanan yang semakin berkualitas, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (tio/bfn)
