KARANGASEM, Balifactualnews.com – Sorotan DPRD Karangasem terhadap dugaan kebocoran pendapatan MBLB dan tingginya SILPA dalam LKPJ 2025 langsung direspons tegas Bupati I Gusti Putu Parwata.
Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Karangasem, Senin (20/4), dinamika pembahasan LKPJ Bupati 2025 memanas saat isu kebocoran pendapatan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencuat.
DPRD melalui juru bicara Fraksi Demokrat, I Nengah Sulandra, menyoroti tidak tercapainya target pendapatan MBLB. Dari potensi Rp104 miliar, realisasi hanya sekitar Rp80 miliar. Selain itu, dewan juga mengkritisi tingginya SILPA yang mencapai Rp146 miliar di tengah defisit Rp55 miliar.
Namun, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Gus Par) tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan, tetapi meminta agar setiap dugaan disertai bukti yang jelas.
“Kalau memang ada kebocoran, silakan tunjukkan secara jelas. Jangan hanya jadi isu. Kita terbuka untuk diawasi bersama demi perbaikan,” tegas Gus Par di hadapan sidang.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada asumsi tanpa dasar yang kuat.
Gus Par juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Di sisi lain, ia mengapresiasi rekomendasi dan catatan strategis DPRD yang dinilai sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan ke depan.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.
Sidang paripurna tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan digunakan secara efektif bagi kepentingan masyarakat. (tio/bfn)
