KARANGASEM, Balifactualnews.com – Evaluasi pelayanan publik Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Karangasem mendapat sejumlah catatan. Selain nilai pelayanan yang baru mencapai 2,25 dari skala lima, keterlibatan masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) juga diminta diperluas agar evaluasi tidak hanya berputar di lingkungan birokrasi.
Catatan tersebut disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Karangasem, I Komang Cenik, dalam FKP Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan BRIDA Karangasem di Ruang Rapat BRIDA, Senin (9/11/2026).
Cenik menilai, masyarakat sebagai pengguna layanan harus mendapat ruang lebih besar untuk menyampaikan kritik dan masukan. Dengan begitu, kekurangan pelayanan dapat diketahui secara objektif.
“Kalau bisa nanti ke depannya masyarakat yang lebih banyak. Supaya istilahnya jangan jeruk makan jeruk. Yang tahu jeleknya BRIDA kan masyarakat, biasanya yang kita layani,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian 2026, BRIDA memperoleh nilai 2,25. Rendahnya capaian tersebut antara lain dipengaruhi belum terlaksananya FKP pada periode sebelumnya, belum optimalnya publikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta minimnya laporan tindak lanjut hasil evaluasi.
Cenik mengingatkan, survei kepuasan masyarakat tidak cukup hanya dilaksanakan. Hasilnya harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur dan dilengkapi laporan pendukung.
“Walaupun dilaksanakan, kalau tidak ada laporan tindak lanjut, nilainya rendah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BRIDA Karangasem, Wayan Sadiada, menjelaskan FKP menjadi ruang komunikasi dua arah untuk mengevaluasi lima standar pelayanan, mulai dari fasilitasi riset, pemanfaatan hasil kajian dan inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual hingga penanganan pengaduan.
Seluruh layanan tersebut tidak dipungut biaya. Namun, BRIDA masih menghadapi kendala penyebarluasan informasi karena belum memiliki website resmi dan saat ini mengandalkan media sosial. Pihaknya telah mengajukan permohonan fasilitasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
Di sisi lain, Kepala BRIDA Karangasem, I Komang Agus Sukasena, mengakui keterbatasan anggaran turut membatasi kegiatan penelitian. Saat ini, BRIDA hanya mampu melaksanakan tiga riset setiap tahun.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BRIDA berupaya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi sekaligus mendorong perangkat daerah menyediakan data berkualitas sebagai dasar penelitian.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Karangasem, I Made Agus Budiasa, berharap hasil riset BRIDA tidak berhenti sebagai dokumen kajian, tetapi menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Salah satu contohnya adalah kajian kelayakan pelabuhan rakyat di Padangbai yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengelolaan aset daerah, termasuk melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Melalui forum tersebut, BRIDA diharapkan tidak hanya memperbaiki standar pelayanan, tetapi juga memastikan riset dan inovasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta persoalan pembangunan Karangasem. (tio/bfn)
