Mantan dua periode Wakil Bupati Badung dan satu periode Wakil Gubernur Bali, itu dihukum jauh lebih tinggi dibandingkan kasus korupsi ataupun narkoba yang banyak menelan korban.
Sidang yang digelar sejak pukul 10.30 Wita, Jumat (20/12/19), berlangsung selama 1 jam dengan memutuskan hukuman untuk Sudikerta selama 12 tahun. Sedangkan terdakwa A.A Gede Ngurah diganjar pidana 6 tahun penjara.
Selain itu, Majelis Hakim Esthar Oktavi, SH. MH yang memimpin jalannya persidangan di ruang sidang Kartika, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5 milyar subsider selama 4 bulan penjara.
Menanggapi putusan hakim, Sudikerta melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Namun beda dengan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Artha Wijaya, SH dkk, memilih untuk pikir-pikir.
“Menyatakan terdakwa secara sah bersalah telah melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama,” sebut Hakim.
Menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan ke dua, melanggar Pasal 3 UU RI.No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang.
“Mengadili terdakwa Ketut Sudikerta bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,” putus hakim di muka sidang.
Sudikerta yang sejak awal begitu seksama mendengarkan majelis hakim membacakan amar putusannya, masih nampak terlihat tegar dan tersenyum atas putusan tersebut. Bahkan Sudikerta yang tampil mengenakan pakaian adat masih sempat menyalami para hakim dan JPU serta kerabat yang setia berada di ruang sidang.
Sebagaimana tertuang dalam dakwaan kasus ini berawal pada 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta.
