Oleh: Ketut Parwata
Indonesia seperti berjalan dari satu krisis ke krisis berikutnya. Di Kalimantan, karhutla kembali mengepulkan asap hingga mengganggu wilayah lain, termasuk Palembang. Di Padang, hujan deras memicu banjir. Di Batam, gangguan jaringan transmisi menyebabkan pemadaman listrik bergilir. Di Bali, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU akibat kelangkaan BBM.
Peristiwanya berbeda, tetapi pertanyaannya sama: seberapa siap negara menghadapi krisis?
Karhutla bukan cerita baru. Setiap musim kering, api kembali mengancam hutan dan lahan. Yang terbakar bukan hanya pohon, tetapi ekosistem, habitat dan kualitas hidup masyarakat. Ironisnya, kita lebih sering sibuk memadamkan api setelah kebakaran terjadi ketimbang mencegah sumber masalahnya.
Asap pun tidak mengenal batas administrasi. Ketika dampaknya terasa hingga Palembang, kerusakan lingkungan di satu wilayah berubah menjadi beban bagi wilayah lain.
Banjir Padang menunjukkan persoalan berbeda. Hujan memang tak bisa dihentikan, tetapi banjir tidak selalu sekadar soal curah hujan. Tata ruang, drainase, daerah resapan, sungai dan perubahan bentang alam ikut menentukan. Ketika semuanya diabaikan, hujan berubah menjadi bencana.
Batam memberi peringatan dari sisi energi. Listrik bukan sekadar penerangan, melainkan denyut industri, perdagangan dan kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu, mesin ekonomi ikut tersendat.
Di Bali, persoalan energi muncul dalam bentuk kelangkaan BBM. Kenaikan harga Pertamax dan panic buying memperlihatkan betapa mudah kepanikan publik memperbesar gangguan pasokan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia. Informasi publik, distribusi dan cadangan juga harus dikelola dengan baik.
Asap, banjir, listrik dan BBM sebenarnya memiliki satu benang merah: ketahanan.
Ketahanan lingkungan, energi, infrastruktur, sekaligus ketahanan tata kelola.
Masalahnya, kita masih terlalu sering bekerja setelah kejadian. Banjir ditangani setelah merendam rumah. Api dipadamkan setelah asap menyebar. Listrik diperbaiki setelah aktivitas ekonomi terganggu. BBM dicari setelah antrean mengular.
Pola seperti ini harus dihentikan.
Negara tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran. Negara harus mampu membaca potensi krisis sebelum api membesar.
Pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan proyek fisik. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa aman masyarakat, seberapa tangguh infrastruktur dan seberapa siap negara menghadapi tekanan.
Indonesia memiliki sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, pengawasan yang kuat dan keberanian bertindak sebelum masalah menjadi bencana.
Jangan menunggu asap menutup pandangan, air masuk rumah, listrik padam atau antrean BBM mengular baru kita bergerak.
Krisis tidak boleh menjadi kalender tahunan bangsa ini.Sebab negara yang kuat bukan yang paling cepat bereaksi setelah krisis datang, melainkan yang mampu mencegah krisis sebelum menjadi bencana.
Jika kita terus terlambat, yang berulang bukan hanya bencananya. Yang berulang adalah kegagalan kita belajar.**