Utang Rakyat, Kue Dewan?

Ketika alkes menyusut, jalan bertambah dan dum-duman mulai berbisik

utang-rakyat-kue-dewan

Oleh: Ketut Parwata / Pemred Bali Factual News

PINJAMAN Rp75 miliar Pemkab Karangasem kepada PT BPD Bali yang masuk APBD Induk 2027 bukan uang gratis. Ada kewajiban membayar, ada konsekuensi fiskal, dan ada rakyat yang kelak menanggung bebannya. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, bukan diputar mengikuti selera atau kompromi politik.

Awalnya, sekitar Rp50 miliar dialokasikan untuk sarana prasarana dan alat kesehatan RSUD Karangasem, sebagai penopang peningkatan kelas dari Tipe C menuju Tipe B. Namun, alokasi itu kabarnya menyusut menjadi Rp40 miliar. Sebaliknya, anggaran jalan bertambah dari Rp15 miliar menjadi Rp20 miliar. Sementara Rp15 miliar dialokasikan untuk kebutuhan air bersih di wilayah Seraya.

Jalan dan rumah sakit sama-sama penting. Tetapi ketika alkes dikurangi dan proyek jalan bertambah, publik berhak bertanya: apa dasar perubahan prioritas itu, dan siapa yang paling diuntungkan?

Apakah kebutuhan alat kesehatan sudah dihitung ulang? Apakah pengurangan Rp10 miliar didasarkan pada kajian teknis, atau ada pertimbangan lain yang tak terbaca publik?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini hak rakyat atas uang yang dipinjam atas nama pembangunan.

Di tengah pergeseran anggaran, bisik-bisik dum-duman proyek jalan ikut menggelinding. Berembus kabar adanya anggota DPRD yang diduga ikut cawe-cawe, melobi, bahkan menekan agar proyek tertentu masuk dalam lingkaran kepentingan.

Jika benar, ini bukan sekadar soal proyek. Ini soal fungsi dan integritas wakil rakyat.
Anggota dewan sah memperjuangkan jalan rusak di daerah pemilihannya. Mengusulkan, mendesak, dan mengawal pembangunan adalah mandat politik. Tetapi memperjuangkan kebutuhan warga berbeda dengan ikut berburu proyek. Mengawal aspirasi tidak sama dengan mengincar kue pembangunan.

DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Semestinya, dewan menjadi pihak paling lantang meminta penjelasan mengapa anggaran rumah sakit dipangkas, ruas jalan mana yang ditambah, apa dasar penentuan prioritas, serta bagaimana proyek itu diawasi.

Jangan sampai pengawas justru ikut masuk dalam arena yang seharusnya diawasi. Jika pengawas diduga memiliki kepentingan dalam proyek, bagaimana pengawasan bisa berdiri objektif?

Jalan memang punya daya tarik politik. Aspalnya terlihat, mudah difoto, diresmikan, dan dijadikan bukti pembangunan. Rumah sakit berbeda. Alat kesehatan mungkin tak terlihat publik, tetapi di baliknya ada diagnosis, tindakan medis, keselamatan pasien, dan harapan keluarga.

Jalan rusak menghambat perjalanan. Alat kesehatan yang kurang bisa menghambat penanganan, bahkan menyangkut nyawa.

Maka, pengurangan anggaran alkes bukan sekadar angka di atas kertas. Ada konsekuensi pelayanan yang harus dijelaskan. Jangan sampai jalan semakin mulus, tetapi pelayanan kesehatan justru tertatih.

Pinjaman Rp75 miliar bukan kue yang dipotong berdasarkan siapa paling dekat dengan meja. Ini uang publik yang harus dikelola berdasarkan kebutuhan, skala prioritas, aturan, dan manfaat nyata.

DPRD harus membuktikan diri sebagai pengawas, bukan pemburu kue proyek. Tidak ada hak istimewa bagi anggota dewan untuk mengatur pelaksana pekerjaan pemerintah. Aspirasi boleh diperjuangkan, tetapi proyek harus berjalan melalui mekanisme yang berlaku, bukan lobi, tekanan, atau pembagian jatah.

Sebab, ketika proyek selesai dan kontraktor dibayar, utang daerah tidak ikut mengaspal lalu menghilang. Ia tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi.

Rakyat jangan hanya kebagian tagihan dari keputusan politik hari ini.

Ketika alkes menyusut, jalan bertambah, dan dum-duman mulai berbisik, buka dokumen, jelaskan perubahan, awasi pelaksanaan. Pastikan pembangunan tidak menjadi selimut bagi kepentingan pribadi.

Yang berbahaya bukan hanya anggaran yang bergeser, tetapi pengawasan yang ikut kehilangan arah. Jalan boleh mulus, proyek boleh tuntas, tetapi fungsi DPRD jangan sampai berlubang. Jangan sampai rakyat kebagian utang, sementara yang lain kebagian kue.**