KARANGASEM, Balifactualnews.com – Pemkab Karangasem mulai mematangkan rencana pinjaman daerah senilai Rp100 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pembiayaan tersebut ditargetkan diajukan pada 2027 dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak.
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, mengatakan besaran pinjaman Rp100 miliar merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Ini rencananya untuk pinjaman tahun 2027. Makanya sekarang sudah mulai dibahas. Dari hasil pembahasan TAPD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sementara kita rencanakan Rp100 miliar,” kata Widiantara, Senin (10/8)
Pemkab Karangasem, kata dia, tidak ingin memaksakan nilai pinjaman maksimal. Kendati berdasarkan perhitungan PT SMI kemampuan pembiayaan daerah masih memungkinkan mencapai sekitar Rp200 miliar, pemerintah memilih angka Rp100 miliar agar lebih realistis dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Bahkan dari perhitungan PT SMI masih memungkinkan sampai Rp200 miliar. Tetapi kita di Karangasem realistis melihat kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Dari total rencana pinjaman tersebut, Rp50 miliar akan diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Anggaran ini nantinya tersebar di delapan kecamatan, dengan prioritas pada ruas jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
Pemkab juga akan mempertimbangkan ruas jalan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Termasuk akses menuju kawasan pariwisata maupun jalur yang menunjang aktivitas pertambangan.
“Yang penting jalan-jalan yang memang kondisinya rusak dan harus diperbaiki. Ini juga berdampak terhadap ekonomi, misalnya jalan menuju akses pariwisata, termasuk akses ke galian C yang juga banyak kondisinya rusak,” jelas Widiantara.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah. Infrastruktur yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat harus mendapat perhatian agar perputaran ekonomi tetap berjalan.
“Manfaatnya kita pungut, tentu jalannya juga harus diperbaiki,” tegasnya.
Selain jalan, Rp30 miliar direncanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Karangasem. Sementara Rp20 miliar lainnya diproyeksikan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Persoalan air bersih menjadi salah satu alasan SPAM masuk dalam prioritas pembiayaan. Pemkab menilai pembangunan infrastruktur air perlu dipercepat agar pelayanan dan akses masyarakat terhadap air bersih semakin baik.
“Untuk SPAM sekitar Rp20 miliar karena persoalan air masih menjadi pekerjaan rumah. Kemudian sekitar Rp30 miliar untuk perbaikan sarana prasarana RSUD Karangasem,” ungkapnya.
Rencana pinjaman tersebut belum final. Pemkab masih harus melakukan pembahasan bersama DPRD Karangasem. Termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah (perda) apabila legislatif menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar pengajuan pinjaman.
Widiantara mengatakan seluruh proses akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan. Terlebih, waktu pengajuan pinjaman untuk 2027 relatif terbatas sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus dilakukan sejak awal.
“Jika nanti disarankan untuk pembuatan perda, prosesnya nanti tentu dibahas bersama legislatif. Tentu nanti ini harus dikawal bersama, terutama karena waktunya terbatas,” tandasnya.(tio/bfn)
