KARANGASEM, Balifatualnews.com– Sejak awal pengerjaanm proyek Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Veteran, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan/Kabupaten Karangasem selalu bermasalah. Selain penyelesaian proyek molor, kualitas proyek yang dikerjakan juga banyak bermasalah.
Menyikapi kondisi itu, Komisi II DPRD Karangasem, turun melakukan monitoring, Selasa (4/2/2025). Monitoing proyek gedung MPP yang dikerjakan menggunakan dana BKK Ptovinsi Bali sebesar Rp 6,3 miliar itu dipimpin Langsung Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika. Di lokasi sidak anggota Dewan menemukan banyak pengerjaan proyek todak seauai bestek.
“Menitoring atau sidaknyang kami lakukan sebagai b bentuk pengawasan terhadap proyek yang anggarannya berasal dari BKK Provinsi Bali. Secara keseluruhan hasilnya cukup bagus, tapi masih banyak pengerjaan proyeknyang tidak sesuai bestek. pepian tembok tidak rapi, cat tembok kurqng rapi dan mengenai kusen jendela, ” ucap Suastika.
Bangunan MPP lantai 1 sudah bisa manfaatkan . Tapi lantai 2 belum biasa karena anggaran yang disediakan hanya untuk proses finishing lantai 1, sedangkan untuk lantai 2 tidak. Selain itu, bangunan wantilan budaya juga masih perlu anggaran untuk melakukan finishing agar bisa digunakan untuk berbagai kegiatan.
“Kami berharap hgedung MPP bisa segera dimanfaatkan oleh OPD yang akan menggunakan, walaupun lantai 2 belum bisa digunakan. Sehingga gedung MPP sebelumnya bisa dikembalikan ke fungsi aslinya,” harap Suastika.
Senada dengan Suastika, Ketua Komisi II DPRD Karangasem I Made Tarsi Ardipa, menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan pasa dua bangunan gedung tersebut, pihaknya masih menemukan beberapq permasalahan.
“Kami lihat di bagian jendela ada yang kurang bagus seperti retak dan lisnya ada yang kurang rapi dan ada juga masalah lainnya yang perlu diperbaiki sedikit,” kata Tarsi.
Pihaknya berharap, rekanan yang mengerjakan dua bangunan tersebut bisa melalukan perbaikan selama masa pemeliharaan 6 bulan setelah diserahterimakan.
“Finishing bangunan dan sekitarnya seperti parkir, penyengker dan yang lainnya masih membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Kami akan berusaha untuk kembali mengusulkan bantuan ke Provinsi, namun kalau tidak dapat akan diupayakan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Karangasem,” tandasnya. (ger/bfn)
