KARANGASEM, Balifactualnews.com – DPRD Kabupaten Karangasem mendorong pemerintah daerah segera memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis yang dinilai rawan tindak kriminal. Desakan ini mencuat menyusul kasus penjambretan yang menimpa seorang lansia di depan Kuburan Cina, Lingkungan Kerta Sari, Kelurahan Padangkerta, beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menegaskan pemasangan CCTV bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab keresahan masyarakat.
“Demi terciptanya rasa aman masyarakat, kami sangat mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan CCTV di wilayah strategis di Kota Amlapura termasuk juga di wilayah kecamatan,” ujar Suastika, Jumat (13/2).
Ia menambahkan, kejadian penjambretan terhadap lansia tersebut menjadi alarm bahwa sistem pengawasan di ruang publik masih perlu diperkuat.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang. Korbannya lansia, kelompok yang rentan. Negara harus hadir memberikan perlindungan. Salah satu langkah konkretnya adalah memperbanyak CCTV di titik-titik rawan,” tegasnya.
Menurut Suastika, perkembangan Kota Amlapura sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan harus diimbangi dengan sistem keamanan berbasis teknologi. Ia menilai, CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki efek pencegahan.
“Dengan adanya CCTV, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali. Ini bukan hanya soal merekam, tapi soal mencegah. Kita ingin ruang publik kita aman, nyaman, dan masyarakat merasa terlindungi,” katanya lagi.
Secara nasional, data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan tindak kriminal jalanan seperti pencurian dengan kekerasan dan penjambretan masih menjadi kasus yang dominan di wilayah perkotaan. Di berbagai daerah, keberadaan CCTV terbukti membantu proses identifikasi pelaku dan mempercepat pengungkapan kasus.
DPRD Karangasem pun mendorong agar pemasangan CCTV dilakukan secara terintegrasi dengan pusat kontrol (command center) dan terkoneksi dengan aparat kepolisian. Titik prioritas meliputi jalur protokol, kawasan pasar, pertokoan, fasilitas umum, perbankan, serta lokasi yang minim penerangan.
“Kami di DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran. Tinggal bagaimana eksekutif menyusun perencanaan teknisnya secara matang. Jangan sampai ini hanya wacana tanpa realisasi,” tandas Suastika.
Ia berharap, langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama membangun Karangasem yang aman dan responsif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat. (tio/bfn)
