Tak Masuk Formasi PPPK, Sopir AJP Diarahkan ke Outsourcing

tak-masuk-formasi-pppk-sopir-ajp-diarahkan-ke-outsourcing
Foto: Tak Bisa Ikut PPPK, Sopir Kontrak diarahkan ke Outsourcing
banner 120x600

KARANGASEM, Balifactualnews.com – Pemkab Karangasem kini sedang membuat formulasi terkait nasib tenaga kontrak kebersihan, security, dan tenaga kontrak sopir yang tidak masuk dalam rekrutmen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena terbentur regulasi.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Karangasem, I Gede Dana, kini tengah memperjuangan nasib para pegawai tersebut agar tidak kehilangan pekerjaan.

“Regulasi rekrutmen PPPK sudah sangat baku. Tapi kami tetap memperjuangkannya agar para pegawai kontrak kebersihan, petugas keamanan dan sopir tidak sampai kehilangan pekerjaan. Kalau kontraknya diputus, maka kami akan carikan solusi melalui outsourcing,” kata Gede Dana, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Pernyataan Gede Dana, sedikit mengobati kegundahan para petugas keamanan dan sopir yang ada di Lingkungan Pemkab Karangasem, termasuk sopir antar jemput pasien (AJP) yang menjadi program inovasi yang dicetuskannya sejak awal kepemimpinannya bersama Wabup Wayan Artha Dipa di Karangasem.

“Kami sudah belasan tahun bekerja sebagai sopir kontrak di pemerintahan. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa memperjuangan nasib kami,” ucap salah seorang tenaga sopir kontrak pada salah satu instansi di Lingkungan Pemkab Karangasem yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, senada dengan Bupati Gede Dana, Kepala BKPSDM Kabupaten Karangasem, I Komang Agus Sukasena, juga mengakui kondisi yang tengah membelit para sopir kontrak dan petugas keamanan tersebut. Dia mengatakan, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan, bahwa tenaga kebersihan, keamanan dan sopir tidak bisa ikut rekrutmen PPPK

“Aturannya memang seperti itu. Kami berharap pegawai kontrak kebersihan, keamanan dan sopir tidak usah cemas, karena kami masih mencarikan solusi agar mereka bisa diarahkan Outsourcing,” pungkas Agus Sukasena. (tio/bfn)