MANGUPURA, Balifactualnews.com – Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Badung. Pada 2026, sebanyak 439 unit rumah mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) dengan total anggaran mencapai Rp16,425 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial masing-masing Rp1 juta kepada 599 penyandang disabilitas.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta di Wantilan Giri Mandala, Desa Adat Sembung Sobangan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses hunian layak sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Wabup Bagus Alit Sucipta mengatakan, program bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Badung, yakni Sapta Kriya Adi Cipta. Program ini terutama mendukung agenda peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta penguatan infrastruktur publik dan kawasan permukiman.
Menurutnya, bantuan tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat penerima, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa dan banjar.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. Kami juga berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak berganda bagi perekonomian masyarakat sekitar melalui aktivitas ekonomi lokal,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bagus Alit menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk mengevaluasi besaran bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah. Saat ini, nilai bantuan pembangunan rumah sebesar Rp55 juta dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi lebih dari Rp70 juta pada tahun-tahun berikutnya.
Rencana peningkatan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga material bangunan yang terus mengalami perubahan. Selain nilai bantuan, Pemkab Badung juga tengah mendorong penyempurnaan kebijakan agar program BRLH ke depan tidak hanya berfokus pada bangunan utama, tetapi turut memperhatikan fasilitas dasar rumah tangga.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) diminta menyiapkan kajian regulasi sehingga mulai 2027 bantuan dapat diperluas untuk pembangunan fasilitas pendukung, seperti dapur dan toilet.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, AA Ngurah Bayu Kumara Putra, menjelaskan bahwa program BRLH diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Berdasarkan data tahun 2026, total terdapat 439 unit rumah yang memperoleh dukungan pembiayaan dari tiga sumber anggaran, dengan nilai keseluruhan Rp16,425 miliar.
Dari APBD Kabupaten Badung, bantuan diberikan kepada 307 unit rumah dengan anggaran Rp12,785 miliar. Jumlah tersebut mencakup 143 unit pembangunan rumah baru dengan bantuan Rp55 juta per unit serta 164 unit peningkatan kualitas rumah dengan nilai Rp30 juta per unit.
Dukungan lainnya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank BPD Bali sebanyak 44 unit rumah dengan total anggaran Rp1,92 miliar. Bantuan ini terdiri atas 24 unit pembangunan atau bedah rumah secara menyeluruh dan 20 unit peningkatan sebagian.
Sementara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 86 unit rumah mendapatkan bantuan dengan total anggaran Rp1,72 miliar atau Rp20 juta untuk setiap unit.
Tidak hanya menyasar persoalan perumahan, perhatian pemerintah juga diberikan kepada penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Pada periode Oktober 2026, sebanyak 599 penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp1 juta per orang. Penerima bantuan tersebut mencakup penyandang disabilitas dengan kategori ODGJ dan non-sindrom. Penyerahan secara simbolis dilakukan melalui perwakilan dari enam kecamatan di Kabupaten Badung.
Melalui program perumahan dan bantuan sosial tersebut, Pemkab Badung berharap persoalan hunian tidak layak, kawasan permukiman kumuh, serta kesenjangan akses kesejahteraan dapat ditangani secara bertahap.
Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta juga diharapkan mampu mempercepat pengurangan angka kekurangan ketersediaan rumah (backlog perumahan), sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Badung, jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Badung, perwakilan Forkopimda, Direktur Bank BPD Bali, pimpinan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, para camat, perbekel dan lurah, Bendesa Adat Sembung Sobangan, serta masyarakat penerima manfaat. (bfn)
