MANGUPURA, Balifactualnews.com – Perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung. Melalui program Universal Coverage Ketenagakerjaan (UCOK), pemerintah daerah terus memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko sosial ekonomi tinggi.
Komitmen tersebut dipaparkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat mengikuti Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (12/10/2026). Dalam forum tersebut, Badung mempresentasikan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Jamsostek Award yang sebelumnya dikenal dengan nama Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, perusahaan, dan berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung juga menerima piagam penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan misi kedua Sapta Kriya Adi Cipta, yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan telah ditempatkan sebagai salah satu program strategis daerah. Pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan dukungan anggaran, tetapi juga diperkuat melalui regulasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Komitmen kami adalah memastikan masyarakat yang bekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal, memiliki perlindungan jaminan sosial. Karena itu, kami memperkuat kebijakan melalui regulasi daerah, dukungan pembiayaan APBD, sosialisasi sampai ke desa dan kelurahan, serta kerja sama lintas perangkat daerah,” ungkap Adi Arnawa.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data September 2026, jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Badung mencapai 156.217 orang atau setara 53,07 persen dari total potensi pekerja sebanyak 294.346 orang.
Pemkab Badung tidak berhenti pada capaian tersebut. Pemerintah daerah memasang target peningkatan cakupan kepesertaan hingga 58,85 persen sampai penghujung 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Induk 2026 sebesar Rp4,038 miliar. Dana ini digunakan untuk membiayai perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), khususnya bagi kelompok pekerja rentan.
Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 17.379 pekerja rentan di Kabupaten Badung telah mendapatkan perlindungan melalui program tersebut. Kebijakan ini diharapkan memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus membantu keluarga mereka ketika menghadapi risiko yang tidak diinginkan.
Adi Arnawa menegaskan, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari kemajuan fisik dan infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat yang bekerja untuk menghidupi keluarganya juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Badung tidak hanya membangun daerah, tetapi juga membangun masa depan masyarakat. Kami ingin setiap warga yang bekerja, berkarya, dan menjadi penopang ekonomi keluarganya mendapatkan jaminan perlindungan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Badung bahkan berencana memperluas manfaat perlindungan bagi pekerja rentan dengan memasukkan program Jaminan Hari Tua (JHT) pada 2027. Rencana ini menjadi langkah lanjutan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya mencakup risiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga memberikan jaminan ekonomi bagi pekerja ketika memasuki masa tidak produktif.
Melalui program UCOK dan dukungan kebijakan berkelanjutan, Kabupaten Badung berharap semakin banyak pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal, dapat menikmati perlindungan jaminan sosial secara merata. (bfn)
