*Disdukcapil-Desa Dinas Selisih Data, Angkanya Mencapai 15.000
Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Eksekutif, menyikapi kejelasan pendistribusian tribako (bukan sembako) jaring pengaman sosial Pemkab Karangasem (foto: tio)
KARANGASEM Balifactualnews.com—Rapat koordinasi yang digelar Pimpinan DPRD Karangasem bersama Kadis Sosial Karangasem I Gede Basma, Jumat (8/5/20) hambar, . Itu terjadi karena Kadis Sosial selaku pelaksana kegiatan pengadaan tribako (bukan sembako karena isi dalam paket hanya beras minyak dan mie instan Red) jaring pengaman sosial (JSP) mangkir dalam rakor yang dinilai sangat urgent.
Basma tidak bisa hadir dalam rakor tersebut dengan alasan sakit, ini juga dikatakan Asisten II Sekda Karangasem I Made Suama. Tapi informasi yang dihimpun, Jumat (9/5/20), pejabat asal Kubu itu tidak bisa hadir dalam rapat tersebut karena ada perintah dari pimpinan untuk tidak menghadiri rakor tersebut.
Padahal rakor maha penting itu untuk membahas mekanisme pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS), baik menyangkut rencana kebutuhan barang (RKB) maupun data masyarakat terdampak Covid-19, yang akan menerima bantuan tersebut.
Selain Made Suama, rapat koordinasi dengan pimpinan Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Gede Dana, juga dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puspa Kumari. Tidak banyak yang dapat dipetik pimpinan Dewan berkaitan dengan pengadaan sembako jaring pengaman sosial itu, karena Basma sebagai pengguna anggaran sisiran APBD 2020 sebesar Rp 13 miliar tidak hadir.
Kedua DPRD Gede Dana dan Wakil DPRD I Nengah Sumardi, sangat menyayangkan ketidakhadiran mantan Kabag Kesra itu. Padahal Rakor tersebut untuk mengetahui kejelasan pengadaan dan penyaluran tribako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Karangasem.
Dua pimpinan Dewan seperti I Made Agus Kertiana SH, I Wayan Parka,SH juga hadir dalam rakor yang melibatkan Ketua Komisi I I Nengah Suparta, Ketua Komisi III I Wayan Sunarta dan Ketua Komisi IV I Nyoman Rena.
“Kami mendorong mendorong eksekutif untuk mempercepat penyaluran sembako bagi warga Karangasem, kalau bisa besok disalurkan lebih bagus, mengingat warga sangat membutuhkan,” ucap Gede Dana, mengawali Rakor tersebut.
Dikatakan, jumlah paket sembako yang sudah dipublikasikan di media oleh Bupati Karangasem sejumlah 83.793 paket, tapi jumlah tersebut memiliki selisih jauh dari data yang ada di desa bahkan selisihnya mencapai 15.000 paket.
Di pihak lain, Asisten II I Made Suama dalam rakor tersebut mengatakan, RKB belum selesai disusun dan usulan dari 75 desa dan 3 kelurahan juga belum rampung seluruhnya, tapi. “RKB-nya belum rampung. Usulan dari 75 desa dan 3 kelurahan juga belum klop semuanya,” ucap Suama
Pernyataan Suama itu membuat pimpinan Dewan terbelalak. Pasalnya RKB belum selesai, tapi paket tribako (bukan sembako Red)
“Ini benar-benar aneh, RKB belum rampung tapi sudah ada ratusan ton beras dan pendukung lainnya di GOR. Kalau saya boleh tanya, apa dibenarkan mekanisme seperti ini?”tanya Gede Dana.
Baik Suama dan Puspa kumari terdiam. Mereka tidak bisa menjelaskan karena tupoksi akan penyaluran tribako jaring pengaman sosial itu ada di Dinas Sosial. (tio/son/bfn)