Dewan Minta Eksekutif Cermat Gunakan Anggaran

________________________________________________________________________________

KARANGASEM — DPRD Karangasem menyoroti kecilnya serapan anggaran APBD 2018 lalu yang dilaksanakan eksekutif. Rendahnya serapan tersebut memicu penumpukan silpa dan berkurangnya pendapatan diterima dari pemerintah pusat.

Sorotan Dewan itu tertuang dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terkait LKPJ Bupati Karangasem 2018 dalam sidang paripurna, Selasa (2/7/19). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi itu, dihadiri Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dan pejabat eksekutif lainnya.

Dari 6 Fraksi yang ada, semuanya sepakat untuk membahas LKPJ Bupati Karangasem 2018 yang materinya diserahkan eksekutif sejak sebulan lalu.

Pandangan umum fraksi-fraksi diawali dari Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicaranya, I Gede Bendesa Muliawan, Partai Demokrat, meminta eksekutif lebih cermat dalam menggunakan anggaran, sehingga kedepannya tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Temuan-temuan yang ada di BPK hendaknya segera ditindalanjuti, sehingga temuan itu bisa disempurnakan. Ini penting guna meningkatkan pemerintahan yang yang bersih bermartabat sesuai visi-misi Karangasem cepat tercapai,” ucap Bendesa.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Nasdem, melalui juru bicaranya I Kadek Juwita, Nasdem juga sepakat untuk secepatnya membahas LKPJ 2018 yang diajukan eksekutif itu.

“Ranperda LKPJ anggaran 2018 sesuai dengan undang-undang yang berlaku , sehingga wajib mendapatkan pembahasan dari Dewan,” ucapnya.

Fraksi Gerindra dan Fraksi Bhineka, juga menyampaikan pandangan yang sama. Melalui juru bicara H. Marjuhin, fraksi Gerindra mendorong penyerapan anggaran lebih ditingkatkan lagi, sehingga penggelembungan silva bisa lebih diminisir lagi. umumnya menilai

“Eksekutif harus mulai cermat dalam menggunakan anhggaran. Anggaran yang ada bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang berisifat skala prioritas,” ucap Marjuhin.

Pandangan Fraksi Gerindra itu ditimpali Fraksi Bhineka. Melalui juru bicaranya Ni Nengah Sariani, Fraksi Bhineka menilai tak maksimalnya serapan anggaran di tahun 2018 berbuntut pada terhambatnya pembangunan yang ada.

Sementara itu, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar menyoroti kegiatan yang dilakukan ekekutif selama ini lebih banyak bersifat serimonial yang cendrung memakan dana besar. Dua fraksi besar di DPRD Karangasem itu, menilai keghiatan bersifat serimonial seperti itu korelasinya sangat jauh dari kepentingan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Dari tahun ke tahun PAD Karangasem terus mengalami penurunan, ini bukan semata-mata karena pendapatan dari sektor galian C banyak yang bocor, tapi karena eksekutif tidak berani berinovasi untuk mendongkrak capaian pendapatan yang ada,” ucap Jubir Fraksi PDIP I Wayan Supartha, seraya berhadap eksekutif bisa memberi perhatian lebih kepada adat budaya dan agama, serta meningkatkan kualitas jalan di pedesaan.

Bukan hanya itu, Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya dibacakan I Komang Mustika Jaya, menilai, merosotnya pendapatan dari sektor galian C disebabkan ditak maksimalnya komunikasi yang dijalin Pemkab Karangasem dengan Pemprov Bali sebagai pihak yang penya kewenangan dalam mengatur tata kelola pertambangan di Bali.

“Intinya, penerimaan pendapatan yang ada sebaiknya diarahkan kepada program yang pro rakyat, dan bukan acara serimonial seperti festival subak dan festival jenis lainnya,” pungkas Mustika Jaya. (tio)