Ketum PBSI Bali Masuk Tim Perumus Program PP. PBSI

ketum-pbsi-bali-masuk-tim-perumus-program-pp-pbsi
Ket Foto : Wayan Winurjaya (paling kanan) bersama pengurus PP PBSI dan Dewan Pengawas. Foto : bfn/ist
banner 120x600

DENPASAR, Balifactualnews.com – Ketua Umum Pengprov PBSI Bali yang juga anggota Dewan Pengawas (Dewas) PP. PBSI, Wayan Winurjaya, masuk dalam tim perumus untuk program-program induk organisasi bulutangkis di Indonesia itu.

“Ya, benar saya masuk di tim perumus untuk program – program PP PBSI yang berjalan nantinya, baik untuk even atau kejuaraan level nasional, internasional, Sirkuit Nasional (Sirnas) termasuk program untuk PON XII/2028 di NTB dan NTT mendatang,” kata Wayan Winurjaya di Denpasar, Selasa (23/1/2024).

Tim perumus itu nantinya juga akan merumuskan terkait dengan sistim pertandingan, kategori yang dipertandingan atau aturan-aturannya termasuk di PON 2028, agar lebih baik dari apa yang ada sekarang ini.

“Tim perumuslah yang akan merumuskan lebih baik lagi. Kalau soal regulasi PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sekarang ini meman tidak bisa dirubah. Pasalnya PON digelar tinggal beberapa bulan lagi sehingga tidak mungkin regulasi yang ditentukan yang kontroversial harus diganti. Karena itulah nanti di PON 2028 kita rumuskan dengan lebih baik lagi,” tegas Winurjaya.

Disebutkannya, dirinya di Musyawarak Kerja Nasional (Mukernas) PP. PBSI pada 17 – 19 Januari 2024 lalu di Jakarta, juga telah banyak mempertanyakan akan regulasi di PON 2024. Hal itu juga dipertanyakan beberapa provinsi lainnya.

“Kami sampai meminta pertanggungjawaban soal dasar kenapa pembatasan atlet PON bisa maksimal 21 tahun. Trus soal pembagian wilayah kenapa tidak ada seeded tapi tiba-tiba muncul pembagian provinsi dan soal bagaimana 2 single satu double yang harusnya 4 atlet ini dibatasi 3 atlet. Kan lucu,” tegas Winurjaya.

Namun sampai sejauh ini dijelaskan tidak ada Pengprov provinsi diajak bicara soal itu semuanya dan muncul tiba-tiba saja regulasi seperti itu. “Inilah yang Bali perjuangkan selama ini sampai di Mukernas tersebut. Soalnya juga beberapa provinsi mempertanyakan hal yang sama seputar itu,” pungkasnya. (ena/bfn)